Dana Hibah Pemprov Rp731 M, Pilkada Terbesar

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel mengusulkan daftar nominatif item-item yang akan dibiayai dalam belanja hibah tahun depan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Arwin Azis menyebutkan, usulan sementara pada draft Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Sulsel 2018, dana hibah dialokasikan sekitar Rp731 miliar.
Sebagian besar dari anggaran itu, kata Arwin, akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak.
Dia memaparkan, komponen pokok yang akan dibiayai dari dana hibah diantaranya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel sebesar Rp378.915.538.354 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp99.929.629.000.
Selain di 2017, anggaran pilkada juga sudah dialokasikan di tahun 2017, di mana untuk KPU mendapat anggaran sebesar Rp77 505.200.100 dan Bawaslu Rp42 miliar.
Sementara untuk pengamanan pilkada, Pemprov Sulsel mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp220 miliar. Namun itu belum final, masih sementara direview.
“Itu masih nominatif. Belum fiks. Kalau disetujui, akan kita alokasikan seperti itu,” kata Arwin, Rabu (25/10).
Dia melanjutkan, selain untuk pelaksanaan pilkada, dana hibah juga akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah lembaga besar yang sifatnya tetap dan memang setiap tahun mendapat jatah dari dana hibah. Diantaranya untuk KONI yang tahun depan diusulkan sebesar Rp32 miliar, Palang Merah Indonesia Rp4 miliar, dan KNPI Rp2 miliar. Sementara sisanya sekitar Rp1 miliar lebih untuk organisasi atau lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan untuk dibantu menggunakan dana hibah. Termasuk bantuan untuk rumah ibadah.
“Dana hibah yang disebutkan di atas itu diluar dana BOS untuk sekolah-sekolah yang nilainya hampir Rp1 triliun,” jelas Arwin.
Dia mengakui, tahun depan, postur dana APBD memang cukup terbebani dengan penyelenggaraan pilkada serentak. Itu harus dilaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang dan sudah menjadi program strategis nasional.
“Pemda memang sudah diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkada,” tegasnya.
Anggaran untuk pembiayaan pilkada itu sudah diestimasikan jika ada enam pasangan calon yang akan maju bertarung. Ketika nanti hanya tiga yang maju misalnya, otomatis akan ada kelebihan anggaran yang dikelola lembaga pelaksana Pilkada. Anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas negara paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan pilkada.
Sementara itu, menjelang pelaksanaan pilkada serentak di Sulawesi Selatan, digelar kegiatan Sinergitas TNI-Polri di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu (25/10). Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo hadir dalam acara ini.
Ikut mendampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bhakti, Kapolda Irjen Pol Muktiono serta perwira polri dan TNI di daerah ini.
Di depan para peserta upacara, Gatot Nurmantyo menegaskan, sinergitas TNI-Polri menjadi kunci keamanan serta modal utama stabilitas negara ini. Khusus kondisi yang ada di Sulsel sekarang ini semakin aman dan kondusif. Bukan hanya itu, pertumbuhan ekonomi di Sulsel cukup baik.
“Sinergitas TNI-Polri modal utama untuk stabilitas negara. Apabila situasi aman, maka semua lancar dan ekonomi berjalan baik. Inilah yang harus menjadi pedoman untuk semuanya. Karena presiden mengatakan politik negara itu semua didedikasikan untuk kebutuhan NKRI. Di dalamnya harus diawali oleh TNI-Polri, dan taat pada hukum serta mengutamakan kepentingan rakyat,” katanya.
Dalam konteks tahun politik di tahun depan, tambah Gatot, diperlukan kekompakan serta adanya kesamaan visi. TNI dan Polri harus netral, saling megawasi dan mengingatkan. Sehingga ketika ada konflik, TNI dan Polri tetap bersama memberikan keamanan.
“TNI harus tetap berada pada jalur perjuangan demi kepentingan rakyat dan setia kepada pemerintahan,” tandasnya. (rhm-arf/rus)