Arah Kebijakan APBN 2018 Pada Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek

POLITISI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin memperingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang kesejahteraan. Menurut Akmal, paparan APBN sangat rentan pada implementasi penyelesaian masalah negara jangka pendek yang mengakibatkan tidak ada perubahannya pada wajah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan Akmal dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang berada di Komisi IV bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan pangan.
Akmal meminta agar pemerintah tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang kesejahteraan.
Menurutnya, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun, Jaminan Nasional Kesehatan (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 20,8 triliun, Bidik Misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun merupakan program sosial kesejahteraan yang termuat pada APBN 2018. Program sosial untuk kesejahteraan ini harus terbebas dari stigma tahun politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pileg Pilpres 2019. “Pemerintah punya tantangan besar, bahwa kenaikan secara signifikan anggaran sosial dan kesejahteraan dan menurunnya kenaikan anggaran infrastruktur terbebas dari stigma politisasi APBN,”jelasnya.
Mantan Ketua DPW PKS Sulsel ini mengemukakan bahwa untuk menghalau stigma tersebut, pemerintah harus mampu merealisasikan APBN bidang sosial kesejahteraan ini tidak hanya bagi-bagi dana, namun lebih pada peningkatan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga jargon pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 bukan sekedar pencitraan, sehingga memang terbukti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebelumnya hanya berkisar 5,4% sekaligus mengurangi angka kemiskinan berdasar standar internasional,”urai Akmal melalui rilis yang dikirim keredaksi BKM, Kamis (26/10).
Legislator Sulsel daerah pemilihan II ini memberi peringatan ini lantaran sebelumnya pemerintah sudah mendeklarasi bahwa Pemerintah akan memfokuskan belanja untuk mengatasi kemiskinan dengan perluasan PKH mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan JKN sebanyak 92,4 juta jiwa, dan lainnya. “Ini program bagus namun bila terjadi penyelewengan dilapangan akibat kontrol yang lemah, maka akan terjadi stagnasi kualitas pembangunan manusia Indonesia,”ucap mantan Wakil ketua DPRD Sulsel ini. (rif)