MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi terus menggenjot kinerja, khususnya dalam menyelesaikan program yang dirancang tahun ini. Namun kendati terus digenjot, tetap saja ada kendala dalam pelaksanaannya.
Data dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, hingga triwulan III, realisasi atau penyerapan anggaran baru mencapai 55,34 persen.
Kepala Bappeda Sulsel, dari total anggaran APBD 2017 Rp9,149 triliun, yang sudah direalisasi sekitar Rp5,063 triliun. Khusus pelaksana pengerjaan fisik sudah 65,17 persen.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan 30 persen anggaran yang tersisa. Dengan mempercepat pelaksanaan proyek yang sudah direncanakan.
“Tidak boleh ada unit kerja yang tidak tahu apa akhir programnya. Sekarang harus deteksi apa yang menjadi kendala dan harus dilakukan ada perbaikan,” katanya, saat memberikan pengarahan di Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran Triwulan III, Jum’at (27/10).
Syahrul meminta setiap pimpinan OPD, melakukan pemetaan terhadap kegiatan yang harus dilakukan segera. Dengan berfokus kepada tugas yang harus diselesaikan.
Bahkan kepala dinas diminta untuk tak segan-segan menegur bawahannya. Terutama proyek yang anggaran dan pelaksanaannya belum terealisasi.
“Kepala dinas tunjuk-tunjuki itu kepala seksi mu. Panggil satu satu kenapa bisa anggaran tidak direalisasikan. Kalau ada yang bersoal lapor ke gubernur,” tegasnya.
Dirinya yakin di triwulan terakhir ini pertumbuhan ekonomi Sulsel akan mengalami peningkatan. Sebab hasil perkiraan BI, nilai ekspor Sulsel akan meningkat terutama nikel serta adanya perputaran uang dari anggaran pemerintah.
“Secara fisik sudah 60 persen, seperti yang tahun sebelumnya tidak pernah dibawah 90 persen. Kalau sudah diatas 80 persen itu sudah normatif,” harapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman yakin diakhir tahun serapan anggaran bisa di atas 90 persen. Menurutnya, sejauh ini progres fisik sudah sesuai dengan perencanaan sekitar 70 persen.
Penyebab utama masih rendahnya realisasi keuangan masih sekitar 50 persen adalah beberapa pelaksana proyek belum mencairkan anggaran mereka di triwulan kedua dan ketiga.
“Biasanya diakhir tahun baru mereka cairkan anggarannya. Apalagi kalau fisiknya sudah rampung pasti mereka akan ambil uangnya,” sebutnya.
Dari data Bappeda, Lima OPD dengan serapan terendah di antaranya RSUD Haji Rp103,46 miliar (keuangan 34,09 persen dan fisik 39,77 persen), RSUD Labuang Baji Rp144,5 miliar (keuangan 36,65 persen dan fisik 43,61 persen), Dinas Perhubungan Rp136 miliar (keuangan 23,73 persen dan fisik 45,16 persen), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Rp273,61 miliar (keuangan 40,75 persen dan fisik 48,29 persen) dan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Rp11,82 miliar (keuangan 42,07 persen dan 51,75 persen).
Sementara OPD yang tertinggi diantaranya, BPBD Rp15,14 miliar (keuangan 75,33 persen dan fisik 85,11 persen), Bappeda Rp54,15 miliar (keuangan 57,47 persen dan fisik 82,18 persen), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp20 miliar (keuangan 70,15 persen dan fisik 80,20 persen), Dinas Perindustrian Rp8,74 miliar (keuangan 60,48 persen dan fisik 79,86 persen) dan Badan Kesatuan Bangsa Rp22,54 miliar (keuangan 54,67 persen dan fisik 78,7 persen). (rhm)