Belanja Daerah Cenderung Turun di APBD 2018

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.
Secara umum, belanja daerah menurun Rp2,5 triliun di 2018. Penurunannya dari Rp9,1 triliun menjadi Rp6,64 triliun.
Hal itu diakibatkan adanya perhelatan pilkada tahun depan.
Dalam KUA-PPAS APBD 2018 yang disodorkan oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD), tercatat anggaran Pilkada yang masuk komponen belanja hibah (Belanja Tidak Langsung) tercantum angka sekitar Rp680 miliar.
Rinciannya KPU mendapat Rp379 miliar, Rp99,62 miliar untuk Bawaslu dan usulan ke Polda Rp203 miliar. Lalu ada dana tak terduga Rp50 miliar untuk tambahan persiapan kelancaran pilkada.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis menyebutkan anggaran Pilkada tahun depan memang tinggi. Sebab di tahun 2017 baru beberapa yang dikucurkan.
“Tahun ini untuk KPU sudah ada Rp77 miliar, Bawaslu Rp41 miliar dan untuk pengamanan belum ada karena masih dalam kajian di inspektorat. Makanya kita siapkan estimasi sekitar Rp200 miliar tahun depan,” jelas Arwien, kemarin.
Besarnya anggaran untuk Pilkada berdampak kepada pos anggaran lainnya. Selain anggaran Pilkada, belanja hibah lainnya ada untuk penderita kusta sebesar Rp600 juta.
Beruntung di sektor pendapatan juga sedikit mengalami kenaikan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2018 mendatang diperkirakan mengalami kenaikan Rp120 miliar.
Seperti diketahui postur APBD tahun depan diproyeksi menjadi Rp9,5 triliun atau mengalami kenaikan Rp200 miliar lebih dibanding APBD 2017 Rp9,3 triliun. hun depan jumlahnya tak jauh beda dengan tahun 2017 atau cenderung stagnan.
Sesuai data dari Kemenkeu kucuran DAK untuk Pemporv total sekitar Rp2,6 triliun. Ini terbagi atas DAK fisik sebesar Rp319 miliar dan DAK nonfisik mencapai Rp2,3 triliun.
Arwin memerinci untuk DAK fisik Rp319 miliar ini terbagi atas DAK fisik reguler dan penugasan. Kata dia, ini masuk di anggaran dinas kesehatan, dinas bina marga, dinas PSDA, dinas perumahan dan beberapa dinas teknis lainnya.
“Itu sudah tidak berubah. Dan melekat anggarannya di masing-masing dinas. Seperti fisik reguler Dinkes Rp178 miliar. DAK fisik penugasan Rp217 miliar ada di Bina Marga, PSDA dan sebagainya,” bebernya.
Sementara untuk DAK nonfisik Rp2,3 triliun, kata dia paling besar itu dana bantuan operasional sekolah (BOS). Nilainya mencapai Rp1,7 triliun. Ada dalam bentuk dana hibah BOS Ke SD dan SMP serta Rp400 miliar dalam bentuk belanja langsung Disdik. Belanja langsung ini ke SMA/SMK yang menjadi wewenang Pemprov.
“Kemudian belanja tidak langsung Disdik seperti sertifikasi guru Rp531 miliar. Belanja langsung operasional kesehatan Rp3 miliar. Dana layanan adminduk Rp1,6 (belanja langsung Disdukcapil). Dana peningkatan koperasi dan UMKM Rp5 miliar (belanja langsung Dinas Koperasi). Itu DAK nonfisik,” tuturnya.
Sekda Sulsel, Abdul Latif, mengungkapkan, hibah memang naik signifikan karena perhelatan pilkada.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu, mengatakan penyusunan APBD tahun ini mesti lebih hati-hati. APBD terakhir yang digunakan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Apalagi, Pemprov Sulsel meningkatkan target indeks pembangunan manusia (IPM). Asumsinya kini 70,35, sementara tahun depan ditarget 71. Target angka kemiskinan juga mesti dicapai.
“Kami berharap closing-nya cantik. Sangat supporting kepada publik. APBD tentu harus men-support target RPJMD,” tutupnya. (rhm)