Dinas PU Usul Perbaikkan Tiga Jalan

MAKASSAR, BKM– Setelah diusulkan mendapatkan penambahan anggaran di APBD Perubahan sebesar Rp94 miliar, kini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar kembali mengusulkan anggaran pekerjaan di tiga ruas jalan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2018.
Kepala Dinas PU Makassar, M Ansar mengatakan, menginggat ada sejumlah hambatan dalam pengerjaan proyek, sehingga pekerjaan di tiga ruas jalan yaitu KH Ramli, Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Wahid Hasyim akan kembali dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp20 miliar.
Ada beberapa pertimbangan mengejar target waktu perampungan pekerjaan di Dinas PU hingga Desember, tetapi masih mengalami kendala di lapangan.
“Dinas PU memang mendapatkan dana DAK pembangunan ruas jalan di sekitar Pasar Sentral sebesar Rp10 miliar. Pekerjaan tersebut sementara jalan, tinggal lapak pedagang yang akan dibongkar agar perbaikan jalan bisa rampung,” ujarnya.
Selain di Pasar Sentral, ujar Ansar, Dinas PU juga tengah mempersiapkan perbaikan di jalan Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Sisa tiga jalan yang masih terkendala akibat masih banyak lapak pedagang yang menguasai badan jalan di tiga ruas jalan, yakni Jalan Hos Cokroaminoto, KH Ramli, dan Jalan Wahid Hasyim.
Adapun progress pembangunan jalan tersebut telah mencapai 50 persen, anggarannya bersumber dari pusat sebesar Rp20 miliar. “Saat ini yang cair baru 10 miliar sisanya nanti menyusul sambil diselesaikan yang tahap pertama dulu,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Makassar, Muhammad Said menyatakan, Dinas PU harusnya segera menyelesaikan perkerjaan jalan menginggat anggaran yang diberikan diperubahan tinggal sedikit, begitupun jangka waktu penggunaan anggaran dana DAK.
“Kalau persoalan lapak pedagang, pemkot harus segera relokasi secepatnya. Karena bukan hanya masyarakat yang dirugikan para pedagang juga rugi karena akses masyarakat ke sentral jadi hancur,” tegasnya.
Ia juga belum mengetahui pasti anggaran PU di APBD Pokok 2018 nanti. Namun yang jelas ia akan menyetujui anggaran apa saja demi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.(ita)