PAREPARE, BKM — Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir secara terang-terangan tidak mendukung program Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe.
Pasalnya, program walikota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dicoret dan tidak disetujui oleh Kaharuddin pada pembahasan anggaran di DPRD, Selasa (7/11)
Kaharuddin yang juga Ketua Harian Partai Golkar Parepare diduga melakukan manuver politik dengan cara menganjal program walikota karena merasa terusik deangan adanya isu paket TP-Nas.
Nama Nas sendiri merupakan inisial dari nama Ketua Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare
Nasarong yang mencuat mendampingi TP di Pilwali Parepare tahun 2018 mendatang.
Saat rapat pembahasan anggaran BKD, mestinya tidak bisa terlontarkan karena pembahasan di DPRD hanya anggaran nasib rakyat khususnya para kolektor bukan masalah politik soal paket TP-Nas.
Kabid Pendataan BKD, Catur Prasetiyo mengakui Ketua DPRD langsung memangkas anggaran BKD sebanyak Rp 6 milyar tanpa masuk pembahasan belanja BKD.
“Kita ini akan memangkas sejumlah anggaran yang diprogramkan BKD tahun 2018 mendatang, baru dikoordinasikan dulu sama pimpinan,”jelasnya.
Bahkan BKD belum menyatakan sikap, apakah insentif kolektor, worshop atau program lainya yang bersentuhan dengan masyarakat yang jelas masih dianalisa.
Terpisah, Plt Sekkot Parepare, Iwan Assad tidak terlalu banyak komentar soal pemotongan karena sangat sensitif, “Saya nggak bisa komentari hal ini karena sangat substabsi sekali, diminta biarkan OPD bersangkutan sampaikan ke wali kota selaku pengambil kebijakan, “tuturnya
Sementara itu Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir saat dihubungi via ponsel Rabu (8/11) ponselnya sedang tidak aktif.
Sementara anggota DPRD Parepare, Satriyah, mengatakan masih belum final, ini masih pembahasan anggaran. ”Ini belum final, “tuturnya singkat.
Soal disebut dalam rapat TP-Nas dan pasangan lainya dibenarkan oleh Satriyah, menurutya itu sebatas candaan saja. (smr/C)
Ketua DPRD Pangkas Anggaran Rp 6 M
