Parpol Pengusung NA-SS Cari Format Tim

MAKASSAR, BKM–Empat partai pengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-SS) belum menentukan format untuk menyatu dalam tim pemenangan koalisi partai politik. Partai Gerindra yang mengontrol 11 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 9 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 6 kursi serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 5 kursi belum bersepakat soal format tim dan masih mencari bentuk yang paling ideal.
Dalam pertemuan yang digagas akhir pekan lalu belum ada kesepakatan soal model tim hingga format partai koalisi guna mengawal pasangan NA-SS di Pilgub Sulsel yang akan dihelat pada 27 Juni 2018 mendatang.
Informasi yang dikumpulkan koran ini, Partai Gerindra berharap dapat menjadi nahkoda atau ketua tim pemenangan dalam tim koalisi parpol. Wakil ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Syawaluddin Arif mengakui bila yang paling pas menjadi kordinator tim atau semacamnya yakni dari gerindra. “Memang tidak ada dibicarakan soal siapa yang menjadi koordinator atau ketua, ytapi idealnya yang menjadi koordinator itu dari gerindra,”ujar Syawaluddin Arif, Rabu (8/11). Syawaluddin beralasan selain Gerindra merupakan partai pemenang ketiga di Sulsel juga memiliki mesin partai yang cukup besar.
Hal berbeda dengan PKS yang mengusulkan ke NA agar dibentuk tim di masing-masing partai. “Hasil pembicaraan PKS dengan Pak NA, lebih kepada pembentukan tim disetiap partai politik. Kalau diintenal PKS, kita sudah sepaktati Pak Ariady sebagai ketua tim pemenangan,”ujar sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sulsel Muhammad Jafar Sodding, Rabu (8/11). Menurut Jafar yang juga legislator PKS Sulsel dua periode ini, PKS lebih memilih tim dimasing-masing partai.
Sementara itu, ketua DPW PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri (ARW) mengaku tidak sependapat bila ada koordinator atau ketua dalam tim pemenangan parpol koalisi. Menurut ARW, PDIP mengusulkan agar yang terbentuk model presidium. “Kita ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tak ada yang diatas atau dibawah, kan ada PKS dan PAN,”jelas ARW. Anggota DPR RI ini menganalogikan bila model presidium itu kedudukan partai sama. “Kan tidak enak kalau partai pemerintah yang saat ini menjadi presiden menjadi anggota koalisi,”pungkas mantan mendahara DPD PDIP Sulsel ini. (rif)