MAKASSAR, BKM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan pemerintah akan membuka penerimaan CPNS formasi umum tahun depan.
Seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi diberi kesempatan untuk mengajukan formasi kebutuhan PNS di daerah masing-masing.
Informasi itu dikemukakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur saat Sosialisasi dan Konsultasi Pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan dan Implementasi LAPOR! SP4N di Kantor Gubernur, Jumat (10/11).
“Tahun depan kita akan buka untuk daerah, formasi umum per daerah, kabupaten/kota dan provinsi.,” kata Asman yang ditemui seusai acara.
Penerimaan CPNS, kata dia, akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.
“Misalnya guru dan kesehatan. Jangan bidang pertanian misalnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian,” ujarnya.
Asman berharap Pemda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) benar-benar mengkaji kebutuhan pegawainya dengan baik sebelum mengusulkan formasi yang dibutuhkan.
Sementara terkait jumlah CPNS yang akan diterima, Asman mengatakan sedang memperhitungkan jumlah penerimaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
“Termasuk salah satu syarat, pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen. Misalnya kalau diatas 70 persen, nanti semua belanja daerahnya hanya untuk pegawai,” katanya.
Ia juga berharap perekrutan CPNS daerah ini dapat dilakukan secepatnya. “Lebih cepat lebih bagus,” tukasnya.
Terkait dengan honorer K2, mantan Anggota DPR ini menjelaskan akan tetap diberikan kesempatan untuk ikut. Tapi tetap ikut proses seleksi umum, dengan mengikuti tes CAT.
“Kita berharap kedepannya rekrutmen terbuka, sehingga lebih bermutu dan berkualitas. Yang masih punya syarat, misalnya umur 35 tahun ke bawah silahkan ikut tes,” tutupnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakshirie Radjamilo
mengemukakan, tahun ini, sebanyak 675 aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel yang akan memasuki masa pensiun.
Idealnya, ada 675 ASN baru yang masuk menggantikan posisi yang akan pensiun. Namun, pasca moratorium diberlakukan pemerintah pusat, tidak ada kejelasan kapan akan dibuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS). Akibatnya, Pemprov Sulsel terancam kekurangan pegawai.
Karenanya, dia sangat apresiasi kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan RB yang akan membuka penerimaan CPNS tahun depan untuk formasi umum.
Dia menyebutkan pihaknya sudah pernah mengusulkan formasi 2.400 CPNS namun belum mendapat persetujuan dari KemenPAN-RB. Pihaknya berharap tahun 2018 formasi yang sudah diusulkan bisa disetujui pemerintah pusat.
Saat ini, kata Ashari, jumlah ASN Pemprov mencapai 26.383 pegawai. Terbesar dari tenaga guru mencapai 16 ribu lebih pegawai. Tahun ini hanya ada satu pemerintah daerah yang diizinkan menerima CPNS, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengakui kekurangan PNS utamanya tenaga pendidik. Khusus di bidang pendidikan menengah dan kejuruan, dibutuhkan 3.600 guru.
“Tahun depan itu akan ada 3.000 guru yang pensiun. Ditambah dengan kekurangan kita sekitar 600 orang, totalnya kita butuh 3.600 lebih,” katanya, saat ditemui di Kantor Gubernur, kemarin.
Kekurangan tenaga pendidik ini, menurut None panggilan akrab Irman YL telah disampaikan ke BKD. Bahkan dalam rapat di Kemenko Kemaritiman beberapa waktu lalu, pihaknya meminta tambahan 1.000 guru untuk bidang kemaritiman.
Hanya saja selama ini ada perbedaan dalam menghitung angka kebutuhan guru. Entah itu menggunakan perhitungan rasio atau mata pelajaran.
Jika dihitung berdasarkan mata pelajaran, bisa saja angka kebutuhan bisa meningkat. Terlebih dalam satu sekolah ada 16 mata pelajaran.
“Dalam satu tingkatan, minimal kita butuh 3 guru mata pelajaran. Artinya kalau dihitung untuk satu mata pelajaran dalam satu sekolah butuh 9 orang,” rincinya. (rhm)