GOWA, BKM — Bendungan Karaloe yang mengambil sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu tepatnya Desa Datara dan Desa Garing Kecamatan Tompobulu, diestimasi pembangunannya rampung pada 2019 mendatang.
Terkait estimasi itu, saat ini tahapan pembangunan bendungan telah berjalan dan diawali pembangunan intake dan terowongan yang sudah mencapai 400 lebih meter dari 595 meter rencana.
Seperti dijelaskan T Iskandar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang Pompengan (BBWSJP) Sulsel, menyebutkan, sebanyak 183,75 kilometer luasan lahan daerah aliran sungai untuk pembangunan bendungan Karaloe ini. Lahan itu sudah ada berikut tuntasnya pembebasan lahan yang telah dilakukan beberapa waktu sebelumnya.
Dijelaskan T Iskandar, rencana anggaran untuk tahap awal pembangunan bendungan Karaloe di tahun 2017 ini sebesar Rp500 miliar lebih. Komisi V DPR RI yang diketuai Anton Sukartono menyaksikan progress pekerjaan bendungan Karaloe yang disampaikan pihak BBWSJP tersebut di ruang Baruga Karaeng Pattingaloang Pemkab Gowa, Kamis (16/11) siang dihadiri Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, sejumlah anggota Komisi V DPR RI serta Kepala Bappeda Gowa, Taufiq Mursad, Camat Biringbulu, Muh Yamin dan Camat Tompobulu, diwakili Sekcam Tompobulu, Anwar Asrul.
Menurut estimasi pihak BBWSJP, Bendungan Karaloe yang berkapasitas daya tampung air
40, 5 juta kubik (m3) itu akan rampung tahun 2019. ”Saat ini telah berjalan pembangunan intake dan diestimasi selesai pada 7 Desember tahun ini (2017),” jelas T Iskandar.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Anton Sukartono, mengatakan, tujuan dilakukan kunjungan ini terkait permasalahan bendungan Karaloe agar dapat diupayakan penyelesaian bersama yang terkait.
”Hasil kunjungan ini akan dilaporkan pada rapat komisi. Harapan kami, agar mendapatkan penjelasan komprehensif. Kami juga ingin mengetahui langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan bendungan ini,” jelas Anton Sukartono.
Terkait ini, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menyatakan rasa bahagianya karena kedatangan tim Komisi V untuk mendengar apa yang menjadi permasalah dalam pembangunan bendungan tersebut.
”Bendungan ini sempat terhenti pengerjaannya selama tiga tahun karena persoalan lahan. Saya melakukan rapat Muspida dan pihak balai dan setelah rapat dilakukan konsinyasi dan kemudian dieksekusi. Namun sebelum eksekusi lahan kita lakukan, kita melakukan sosialisasi kepada 127 KK dan memberikan waktu selama satu minggu untuk berbenah, dan sekarang persoalan itu sudah selesai dan kini sudah masuk sesi pembangunan fisik bendungan,” jelas bupati.
Disebutkan Adnan, ada empat bendungan di Kabupaten Gowa yakni waduk Bilibili untuk Kota Makassar, waduk Karaloe untuk Kabupaten Jeneponto, waduk Nipanipa untuk Maros dan waduk Pammukulu untuk Takalar.
”Empat waduk ini semuanya sama sekali tidak diperuntukkan Pemkab Gowa dan bahkan setiap permasalahan dari keempatnya, Gowa yang turun tangan mengatasinya. Karena itu, kami juga ingin memberikan usulan mudah-mudahan Gowa memiliki bendungan juga,” pinta Adnan. (sar/mir)
Adnan Minta Gowa Juga Punya Waduk Sendiri
