Gubernur Panggil Kepala Satker Kementerian PU-Pera

MAMUJU, BKM — Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) memanggil para kepala Satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Ini dilakukan gubernur untuk mendengarkan pemaparan kebijakan umum dan strategi pembangunan keciptakaryaan serta realisasi program satuan kerja bidang cipta karya tahun anggaran 2017 dan rencana program satuan kerja bidang cipta karya tahun anggaran 2018 di ruang oval kantor gubernur Sulbar, Senin (20/11).
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, pada rapat tersebut mengatakan, semua program dan kegiatan yang direncanakan pada rapat kordinasi tersebut harus disesuaikan dengan program Bappeda agar terselesaikan sesuai rencana.
”Kami ingin setiap pekerjaan harus saling koordinasi demi kelancaran prosesnya. Kami tidak ingin ada pekerjaan yang tidak selesai. Pemerintah pusat pun inginkan seperti itu. Jadi kuncinya adalah koordinasi. Koordinasikan dan tuntaskan sesuai yang direncanakan. Kerjakan sesuai bestek, jangan ada mark up dan fiktif,” tegas ABM.
Gubernur menegaskan, beberapa infrastruktur yang perlu diprioritaskan pada pembangunan 2018, di antaranya beberapa jalan utama provinsi, bangunan air yang diperuntukkan bagi masyarakat, dan saluran drainase di beberapa titik di Kabupaten Mamuju dan di depan Pasar Tikke Kabupaten Mamuju Utara, serta pengoptimalan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Mamasa, Majene, dan Mamuju Tengah.
”Target tiga tahun ke depan, jalan provinsi sebagai jalan strategis harus selesai. Mari kita tuntaskan, dan harus terkoneksi semua sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat. Ekonomi yang tinggi, peralatan, dan permodalan bisa dijangkau jika infrastruktur kita bagus, untuk itu mari membangun dengan tidak menghancurkan yang sudah ada. Setiap pembangunan harus mempunyai analisis mengenai dampak lingkungan,” tambah ayah dua anak tersebut.
ABM juga menegaskan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan bisa berubah dan bisa lebih maju lagi dalam membangun Sulbar. ”Saya ingin pemerintahan yang bersih dan modern. Jangan lupa setiap ada kegiatan pembangunan, usahakan ada pembinaan untuk masyarakat Sulbar. Kewajiban saya untuk membina dan memajukan orang Sulbar,” sambungnya.
Kepada para kepala Satker diminta jika terjadi kendala dalam proses pekerjaan, segera sampaikan kepada pemerintah provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Kepala Bappeda, Junda Maulana, yang juga hadir pada rapat kordinasi tersebut mengungkapkan, sebaiknya bidang cipta karya memprioritaskan beberapa program yang belum dapat dicapai sesuai target dari pusat. Juga, beberapa program keciptakaryaan dikoordinasikan ke beberapa lembaga terkait.
”Beberapa program juga disesuaikan dengan target RPJMD kita, juga direncanakan bagaimana kita mendukung capaian nasional yang notabene sama dengan mencapai terget RPJMD kita,” ungkap Junda.
Kepala Dinas Kehutanan, Fakhruddin Hade, menyarankan agar beberapa hal terkait perizinan kawasan hutan, diurus setahun sebelum pelaksanaan program. ”Izin-izin seperti kawasan hutan, TPA dan rest area jangan sampai diurus pada tahun pelaksanaan programnya. Karena akan mengalami banyak kesulitan. Untuk pinjam pakai kawasan di bawah lima hektare, proses perizinannya didelegasikan kepada gubernur,” tandasnya.
Beberapa realisasi program satuan kerja (Satker) bidang cipta karya tahun anggaran 2017 di antaranya Satker penataan bangunan dan lingkungan, untuk penataan kawasan Madatte Kabupaten Polman dan kawasan strategis Manakarra Kabupaten Mamuju telah mencapai 100 persen, fasilitasi percontohan ruang terbuka publik–revolusi mental di Kabupaten Mamuju dan Polman juga telah mencapai 100 persen, serta peningkatan kawasan Pantai Pasangkayu mencapai 92,39 persen.
Untuk Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman, beberapa program yang telah dilaksanakan yaitu optimalisasi IPLT Kabupaten Mamuju dan pembangunan drainase lingkungan kota di Topoyo, Mamuju, Polewali dan Mamasa telah mencapai 100 persen serta lanjutan pembangunan TPA kabupaten Mamuju Tengah mencapai 84,67 persen.
Untuk Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman, beberapa program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan Sanimas Desa Batuoge Kabupaten Matra, dengan capaian 81.65 persen, sedangkan Sanimas di Desa Pangale Kabupaten Polman mencapai 54,6 persen, di Desa Sabang Subik Kabupaten Polman mencapai 83,85 persen. Pembangunan TPS 3R di Kelurahan Baras Kabupaten Matra mencapai 87.48 persen, di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju mencapai 83,21 persen , di Desa Rantekamase Kabupaten Mamasa mencapai 76,42 persen.
Untuk Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain, bantuan program penyehatan PDAM di Kabupaten Mamuju Utara mencapai 86,12 persen, di Kabupaten Majene mencapai 88,75 persen, di kabupaten Mamasa mencapai 75,71 persen, dan di Kabupaten Polman mencapai 80 persen. Untuk pengembangan jaringan SPAM IKK di Bambaira kabupaten Mamuju Utara dan Pati’di, Sese Kabupaten Mamuju mencapai 100 persen, serta di Messawa kabupaten Mamasa mencapai 89,1 persen.
Untuk Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain, program peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Binanga Kabupaten Mamuju, Kawasan Puncak Binanga Kabupaten Mamuju, dan Kawasan Padang Baka Timur Kabupaten Mamuju semuanya sudah mencapai 100 persen. Program pembangunan jalan poros beserta bangunan pelengkapnya di kawasan Tobadak kabupaten Mamuju Tengah dan di Kawasan Tommo Kabupaten Mamuju telah mencapai 100 persen.
Pada raapt tersebut, juga disampaikan beberapa program satker bidang cipta karya tahun anggaran 2018, yaitu untuk priorotas Satker penataan bangunan dan lingkungan. Yaitu melanjutkan pembangunan stadion Manakarra. Sedangkan untuk Satker penyediaan air minum dan pengembangan kawasan permukiman sudah dipersiapkan untuk lelang dini.
Pembangunan infrastruktur untuk bidang Karya Cipta sendiri diarahkan untuk mendukung visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Pada kesempatan tersebut, gubernur didampingi Kepala Bappeda, Junda Maulana, Kepala Dinas PU, Nasaruddin, Kepala Dinas Kehutanan, Fakhruddin Hade, Kepala BPTSP, Amir Maricar, Kepala Dinas ESDM, Amri Eka Sakti, serta sejumlah kepala Satker, masing-masing Kepala Satker Pengendalian Andal, Rahman, Satker PLP, Ibrahim Tandidatu, Satker Pengembangan Pemukiman (Bangkim), Fauzan, dan para PPK dari Satker Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, sejumlah pejabat administrator Dinas PU dan beberapa tenaga ahli gubernur Sulbar. (ala/mir/c)