PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) melalui fraksinya di DPRD Sulsel mengusulkan adanya subsidi biaya dari pemerintah kepada guru-guru yang akan mengikuti diklat peningkatan kapasitas.
Hal itu disampaikan legislator PKS Sulsel Sri Rahmi dalam pemandangan umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, di gedung DPRD Sulsel, Selasa (21/11). “Terkait dengan aspirasi para guru dan kepala sekolah mengenai biaya-biaya peningkatan kapasitas yang dipungut oleh Dinas Pendidikan, Fraksi PKS mengusulkan untuk dikaji ulang agar tidak memberi beban lebih kepada tenaga pengajar,” kata Sri Rahmi mewakili PKS.
Selain itu, FPKS juga menyoroti kondisi beberapa sekolah di Sulsel yang masih banyak kekurangan. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan, Jafar Sodding mengatakan bahwa masih ada sejumlah sekolah di Sulsel yang kekurangan ruang belajar, ruang laboratorium dan pagar sekolah belum rampung yang mengakibatkan rawan keamanan. “Berdasarkan pantauan komisi di beberapa daerah masih banyak kekurangan,” kata Jafar.
Mantan wakil ketua DPRD Makassar ini memberi contoh seperti komitmen Kepala Dinas Pendidikan bahwa semua sekolah tahun depan sudah bisa menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), “Namun sejumlah sekolah masih terkendala jaringan internet dan sarana komputer,” kata Jafar. (rif)