Forum Pengawasan Illegal Fishing Terbentuk

KEPULAUAN SELAYAR, BKM — Forum Pengawasan dan Penanganan Illegal Fishing Kabupaten Kepulauan Selayar segera terbentuk. Penandatanganan MoU oleh Bupati Muh Basli Ali dengan sejumlah instansi diantaranya Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Syamsu Ridwan, SIK., Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate Ir. Jusman, Komandan Pos Angkatan Laut Selayar Letda Laut Apriadi, koordinator pos pengawasan PSDKP Selayar Syaiful Asri, S.Pi. di Rayhan Royal Room, Senin (27/11).
Pembentukan forum pengawasan illegal fishing yang dimotori Balai Taman Nasional Takabonerate dalam rangka penyadartahuan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan illegal fishing di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Hal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685 /XI/Tahun 2017 tentang
kesepakatan forum yakni membentuk forum pengawasan dan penangan illegal fishing di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, forum pengawasan dan penanganan illegal fishing Kabupaten Kepulauan Selayar
Setiap instansi yang tergabung dalam forum pengawasan dan penanganan illegal fishing Kabupaten Kepulauan Selayar wajib melakukakan segala upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkan adanya praktik illegal fisihing di seluruh wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Setiap instansi wajib mendukung segala sarana dan prasarana serta pendanaan yang dibutuhkan dalam melakukan tugas yang berkaitan dengan kegiatan forum pengawasan dan penanganan illegal fishing.
Bupati Kepulauan Selayar Muh Basli Ali mengatakan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat dua program strategis yang memerlukan penanganan secara terintegrasi lintas sektor. Program dimaksud adalah program pengelolaan perikanan berkelanjutan dan program pengembangan pariwisata.
“Pada bidang pengelolaan perikanan berkelanjutan pengelolaan perikanan berkelanjutan, permasalahan yang dihadapi bukan hanya terkait peningkatan produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya keterpaduan dalam pengawasan dan penanganan illegal fisihing,” ujar Basli Ali. (*)