MAKASSAR, BKM — Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel melakukan lawatan ke luar negeri, tepatnya Australia untuk mendampingi Gubernur Syahrul Yasin Limpo.
Kunjungan yang dilakukan ini bertepatan dengan padatnya agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2018 di DPRD Sulsel. Akibatnya, sejumlah rapat komisi terpaksa dibatalkan karena kepala OPD yang sedianya hadir dalam rapat tidak berada di Makassar. Anggota dewanpun protes.
Di Komisi E, saat pembahasan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sulsel, pimpinan rapat terpaksa menunda melanjutkan rapat. Sebab Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) yang hadir hanya diwakili staf biasa.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Syahruddin Alrif, mengatakan pembahasan tingkat komisi sangat penting. Karena di sini diatur semua masalah teknis masing-masing OPD terkait.
“Rapat sudah tidak main-main. Kalau kepala OPD hanya mengirimkan staf, mereka kadang tidak mengerti kalau ditanya balik. Makanya saya usulkan rapat ditunda dulu,” katanya saat ditemui di lantai 7 Gedung Tower DPRD, Senin (27/11).
Pihaknya berharap perwakilan TPAD yang hadir adalah orang yang mengerti soal penyusunan anggaran. Minimal kepala bidang, kepala sub bidang, atau pejabat eselon III atau IV.
Asisten III Bidang Administrasi Ruslan Abu, yang mewakili Gubernur Sulsel dalam rapat tersebut mengakui yang hadir dalam rapat hanya staf biasa. Baik dari BPKD dan Bappeda.
“Kapasitas jabatan dipertaruhkan di sini. Sebab jawaban gubernur yang dibawa ke sini. Harus betul-betul berdasarkan aturan dan menguasai betul struktur anggaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwin Azis mengatakan, pihaknya sudah membagi diri untuk pembahasan di lima komisi yang ada di DPRD Sulsel.
“Ada beberapa kabid (eselon III) kami yang melaksanakan tugas di komisi. Namun kebetulan, di komisi E kabidnya sedang sakit, sehingga diwakili oleh kasubid dan staf yang memang sudah dibagi tugasnya sebelumnya. Terkait dengan tugasnya, sebenarnya hanya mencatat hal-hal yang berkembang di pembahasan di komisi,” jelasnya yang saat dihubungi sedang mendampingi Gubernur Sulsel melakukan perjalanan ke Australia.
Arwin melanjutkan, selain rapat di komisi-komisi DPRD Sulsel, beberapa pejabat di lingkupnya juga tengah mengikuti rapat di Jakarta dan daerah lainnya. Rapat-rapat ini masih berkaitan dengan masalah anggaran.
Mantan kepala Biro Umum ini juga mengungkapkan, rapat komisi tujuan utamanya hanya untuk pembahasan program di masing-masing OPD. Karena itu, kehadiran tim TPAD hanya untuk mendampingi OPD.
Sebelumnya, Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Latief membenarkan jika ada surat edaran yang dikeluatkan terkait permohonan sejumlah kepala OPD Sulsel untuk mendampingi gubernur dalam lawatannya ke sejumlah negara yakni Singapura, Australia, dan Selandia Baru.
Dia menekankan agar kepala OPD yang berangkat mendampingi gubernur merampungkan terlebih dahulu tugas-tugasnya agar tidak terbengkalai. Terutama terkait pembahasan APBD 2018 yang masih tersisa satu minggu.
“Tentunya kepala OPD yang akan berangkat harus merampungkan kerjanya dulu agar tidak ada yang terbengkalai, ” ungkapnya.
Selain Arwin, pejabat lainnya yang mendampingi SYL ke Australia adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jufri Rahman. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Malik Faisal. Kepala Dinas Kehutanan Muh Tamzil. Kepala Biro Pembangunan Jumras. Kepala Dinas Kesehatan Rachmat Latief. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Andi Darmawan Bintang. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Amin Yakub.
Selanjutnya Kepala Balitbangda Iqbal Suaeb. Kepala Dinas ESDM Gunawan Palaguna. Kepala Dinas Peternakan Abdul Aziz. Kepala Dinas PMD-PTSP AM Yamin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Fitriani. Kepala Badan Pengembangan SDM Imran Jauzi. Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala. Direktur RSUD Haji Haris Nammawi. Plt Kepala Biro Umum Muh Hatta.
Legislator Kesal
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Sri Rahmi, melontarkan kekesalannya atas kinerja pejabat pemprov, khususnya Kepala BPSDM dan Biro Pemerintahan.
“Saya kesal karena kepala OPDnya tidak hadir. Mereka ke Australia. Yang mewakilipun tidak membawa RKA lengkap. Wowww…. hebat,” ujar Sri Rahmi di ruang komisi pada rapat pembahasan, Senin (27/11).
Menurut mantan anggota DPRD Makassar ini, para pejabat sudah tahu ada jadwal proses pembahasan APBD, kenapa ikut gubernur ke Australia. “Jika Pak Gubernur tidak tahu jadwal pembahasan atau mendapatkan laporan “beresmi bos” dari OPD nya, harusnya para kepala OPD itu inisiatif sendiri untuk tidak ikut jika proses ini dianggap serius,” cetusnya.
Menurutnya, lebih fatal lagi jika gubernur tahu jadwal pembahasan RAPBD dan tetap mengajak OPD nya. “Ini berarti Pak Gubernur tidak serius dan menyepelekan proses ini. Padahal ini adalah akhir masa jabatan beliau. Sayang sekali diakhiri dengan kondisi begini. Ini proses pembahasan terburuk sepanjang sejarah pembahasan RAPBD dan selama saya di DPRD,” kata Sri Rahmi. (rhm-rif/rus)