Pilih Perseorangan, Berkas DIAmi 22 Truk

MAKASSAR, BKM — Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Moh Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti akhirnya menetapkan pilihan. Duet dengan akronim DIAmi ini memilih maju di pemilihan wali kota (pilwali) 2018 melalui jalur independen.
Bahkan hari ini, Rabu (29/11), pasangan DIAmi berencana mendaftar di Hotel Maxone yang dijadikan lokasi pendaftaran oleh KPU Makassar. Danny-Indira bersama pendukungnya akan datang ke hotel di Jalan Taman Makam Pahlawan itu sekitar pukul 09.30 Wita.
Sebanyak 22 truk disiapkan untuk mengangkut berkas DIAmi ke tempat pendaftaran. Dukungan suara berupa foto copi KTP telah terkumpul sebanyak 400.000 menjadi modal maju melalui jalur independen.
“400.000 KTP sudah terkumpul. Besok (hari ini) saya dan rombongan star di ujung Jalan Metro Tanjung Bunga-Jalan Penghibur menuju tempat pendaftaran,” kata Danny, kemarin.
Sebelum ke ujung Jalan Metro Tanjung Bunga, Danny akan bergerak Jalan Amirullah bersama rombongan truk pengangkut berkas. Karena rombongan pendukung berkumpul di ujung Jalan Metro Tanjung Bunga, untuk selanjutnya berangkat ke lokasi pendaftaran.
Menurut Danny, semua partai pendukung memahami apa yang diputuskan untuk memilih melalui jalur independen. Keputusan tersebut diambil usai mengambil rekomendasi dari Partai Demokrat di Jakarta.
“Saya akan ke Jakarta menjemput rekomendasi dari Demokrat. Saya pulang pergiji. Mereka juga sudah pahami posisi saya, dan tetap mendukung putusan kami. Di perjalanan kami akan putuskan nanti,” katanya.
Selain banyaknya desakan masyarakat meminta DIAmi maju melalui jalur perseorangan, pertimbangan lainnya karena sampai saat ini belum ada jaminan dari ‘pembegalan’ partai pendukung.
“Persoalannya, siapa yang mau beri jaminan kalau partai pendukung saya dibegal. Jadi sebentar malam (kemarin) kita putuskan. Apalagi banyak masyarakat mendesak dan minta maju dengan jalur independen,” tambahnya.
Mencuatnya aksi saling begal partai politik pendukung, baik jelang kontestasi pilgub maupun pilwali Makassar, membuat sejumlah elit partai politik angkat bicara. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif, menegaskan dukungan partai yang didirikan Surya Paloh ini tidak akan beralih. “Untuk pilgub, Nasdem tetap bersama pasangan Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz). Demikian pula untuk di pilwali Makassar. Nasdem sudah tegas mendorong Andi Rachmatika Dewi,” ujar Syaharuddin Alrif, Selasa (28/11).
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini menepis istilah begal yang muncul selama ini. Tak ada istilah seperti itu, kata dia. Yang terjadi adalah penetapan dari sebuah proses yang ada.
Jika selama ini kandidat hanya diberi surat tugas dengan sejumlah kewajiban, seperti mencukupkan partai koalisi, penentuan wakil hingga pada harus menaikkan elektabilitas.
“Jadi ketika terbit rekomendasi, bukan berarti ada pembegalan. Bisa jadi surat tugas tak berlaku , karena tidak terpenuhi sejumlah kewajiban,” ujarnya.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulsel Rusdin Tabi, juga tak sependapat dengan istilah begal dukungan partai. Menurutnya, DPP partai punya kriteria sebelum memutuskan usungannya, baik untuk pilgub maupun pilwali.
“Kita di DPD hanya melakukan penjaringan serta memfasilitasi calon untuk mendapatkan rekomendasi,” jelas Rusdin yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulsel.
Politisi PKS Ariady Arsal juga tak sependapat dengan istilah begal parpol. Bendahara DPW PKS Sulsel ini, mengemukakan kalaupun rekomendasi PKS berubah, hal itu karena ada komitmen yang tidak dijalankan.
Seperti di Makassar. Manakala Danny-Indira maju di lewat jalur perseorangan, maka usungan PKS tentu akan dievaluasi. “Sesuai pembicaraan dengan Pak Danny, PKS akan menarik dan tidak akan mendukung bila mendaftar lewat independen. Kalau independen, terpaksa kami sampaikan tidak akan mendukung pasangan DIAmi,” tegas Ariady, Senin (27/11).
Ariady mengaku telah mendapatkan persetujuan sikap dari DPP PKS mengenai hal ini.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Muhammad Andi Irfan AB, menjelaskan bahwa sepanjang masih ada tugas atau tantangan yang diberikan DPP belum dilakukan atau dijalankan oleh kandidat, maka tentu ada evaluasi. “Dan pengalihan dukungan itu hal biasa,” jelas Irfan. (arf-rif/rus)