MAKASSAR, BKM — Tahun 2018 menjadi pengujung periode kedua Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang. Pasangan dengan akronim Sayang ini akan mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai gubernur dan wakil gubernur tahun depan.
Meski begitu, bukan berarti aktivitas perjalanan keduanya akan berkurang. Indikasinya, dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, untuk perjalanan dinas gubernur dan wagub diajukan sebesar Rp2 miliar lebih.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Sri Rahmi, mengungkapkan hal itu kepada BKM, kemarin. “Anggaran untuk perjalanan konsultasi di dalam dan luar daerah bagi gubernur, wakil gubernur maupun sekprov tidak terinci. Namun jumlahnya sebesar Rp 2 milar lebih,” ujar srikandi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sri Rahmi yang pernah menjadi anggota DPRD Makassar, tidak dapat merinci apa-apa saja item anggaran tersebut. Sebab dalam rancangan kegiatan anggaran (RKA) tidak dipisahkan untuk gubernur dan wagub.
Anggaran lain yang diusulkan dalam RAPBD 2018 adalah makan minum sebesar Rp8 miliar. Duit sebesar itu dialokasikan untuk 750 kegiatan.
“Khusus untuk pemeliharaan berkala rujab sebesar Rp430 juta, mobil jabatan Rp1 miliar serta rumah dinas Rp30 juta,” beber mantan legislator PKS Makassar ini.
Hingga kemarin, pembahasan RAPBD Pemprov Sulsel tahun 2018 masih terus berlangsung. Hanya saja, dewan menghadapi kendala dalam proses pembahasan di komisi-komisi. Penyebabnya, banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih memilih mendampingi gubernur melakukan lawatan ke luar negeri.
Jika sebelumnya sejumlah anggota geram terhadap ketidakhadiran kepala OPD, kali ini Ketua DPRD Sulsel HM Roem yang angkat bicara. Ia juga khawatir, sekaligus kesal dengan lambannya pembahasan RAPBD 2018.
Hingga Selasa (28/11), lima komisi masih melakukan pembahasan bersama OPD. Seperti sebelumnya, sejumlah pimpinan OPD belum juga hadir. Roem menyempatkan diri menyisir ruang komisi.
“Kita sebenarnya tidak mempermasalahkan keberangkatan pimpinan OPD ke luar negeri. Tapi karena ini bertepatan dengan agenda pembahasan yang membutuhkan koordinasi, tentu membawa pengaruh,” ujar Roem di ruang kerja Komisi C, kemarin.
Legislator Partai Golkar ini menilai, ada kesan jika pembahasan tidak serius dilakukan dewan. Padahal, permasalahan sebenarnya berada di OPD.
“Seolah-olah target OPD selesai. Tapi kenyataannya tidak demikian,” cetus Roem.
Didampingi Ketua Komisi C Andi Irwan Patawari, Wakil Ketua Rudy Pieter Goni dan Koordinator Badan Anggaran (Banggar) Fachruddin Rangga, Roem menjelaskan bila pihak dewan sudah menunda sejumlah kegiatan agar fokus pembahasan hingga malam. Namun upaya tersebut tak bisa maksimal, karena yang ingin diajak bicara tidak hadir.
“Jangan di akhir-akhir masa jabatan gubernur, para pejabat ogah-ogahan. Pihak di sana (OPD) yang tak serius,” pungkas Roem.
Diapun mengusulkan agar rapat gabungan komisi sebaiknya digelar pada Rabu (29/11). (rif/rus)
Uang Jalan Rp2 M, Makan Minum Rp8 M
