Kompersi Desak Hasil Pilkades Dibatalkan

LUWU, BKM — Koalisi Masyarakat Desa Peduli Pemerintahan Bersih (Kompersi) dari Desa Uraso Kecamatan Bastem Utara dibawah Koordinator Aksi Yertin Ratu menggelar aksi protes di DPRD Luwu atas hasil pemilihan Kepala Desa terpilih yang di menangkan Herianto saat Pilkades Uraso digelar Senin (27/11) tiga hari lalu di Desa
Uraso Kecamatan Bastem Utara .
Koordinator Aksi Yertin Ratu saat aksi di DPRD Luwu bersuara lantang soal adanya dugaan tiga warga siluman yang memilih di Desa Uraso, Bastem Utara dan diduga memilih di Desa Putty, Kecamatan Bua.
“Hasil investigasi kami di lapangan ada tiga warga di duga pemilih siluman yang memilih di Uraso dan memilih pula di Desa Puty, Bua. Saya minta hasil Pilkades Uraso dibatalkan,” ujar Yertin.
Sementara Cakades yang menggugat, Eduard Ratu lawan berat dari Kades Uraso terpilih Herdianto mengaku kecewa dengan kekalahan ini. “Eduard Ratu saya tidak terima kekalahan saya menduga Kades Uraso terpilih memakai cara-cara kotor dengan many politik. Saya dicurangi dan dikadali dengan cara-cara kades terpilih,”jelas Eduard.
Dia mengklaim pihaknya mengantongi bukti Kades terpilih mengantongi dua Kartu Keluarga (KK) satu KK asal Kotab Palopo dan satunya KK Uraso “Saya minta Pilkades Uraso di batalkan,”tegas Eduard.
Rombongan Kompersi diterima, Ketua DPRD Luwu Andi Muharir, Wakil Ketua I DPRD Luwu Arifin Andi Wajunna, dan anggota DPRD Luwu dari Dapil II, Baso, Zul Arrahman, didampingi kepala BPMD Luwu Maslim dan Sekwan DPRD Luwu Ahyar Kasim
Wakil Ketua DPRD Arifin Andi Wajuanna saat menerima aspirasi warga Kompersi Uraso memfasilitasi tuntutan warga ke SKPD terkait dalam hal ini BPMD. Bahkan Arifin Andi wajuanna menegaskan jika memang terbukti ada dugaan kecurangan, sebaiknya dibawa saja ke ranah hukum.
Sementara Kepala BPMD Luwu Maslim menjelaskan sebenarnya yang bertanggung jawab adalah panitia Pilkades dan BPD, mekanisme penyaluran aksi protes harus mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.
“Jika terjadi aduan maka yang pertama di lakukan adalah melapor di BPD atau Badan Perwakilan Desa setempat,”tandas Maslim (wan/C)