MAMUJU, BKM — Selama tiga tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk kembali meraih opini tersebut, maka Pemprov akan bekerja keras.
”Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dan ini juga pertama kalinya selama saya menjabat sebagai wakil gubernur yang baru terpilih. Untuk itu, Pemprov akan berusaha bekerja semaksimal mungkin demi harapan dan keinginan kerja kita bersama, mempertahankan opini WTP. Ini merupakan tugas berat kita semua,” ungkap Wagub Sulbar, Hj Enny Anggraeny Anwar saat memberikan sambutan dalam rapat pembahasan tindak lanjut pertanggungjawaban semester II yang berlangsung di auditorium lantai 3 kantor BPK RI Perwakilan Sulbar, Rabu (6/12).
Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan, menyampaikan, pembahasan tindak lanjut dilakukan untuk mendorong kuantitas ataupun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
”Kita tidak mau hanya kuantitas. Tapi juga yang sudah mendapatkan opini WTP, laporan hasil pemeriksaan lebih berkualitas. Kiranya momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka mendorong kualitas laporan keuangan daerah supaya nantinya hal-hal yang belum sempurna dari laporan keuangan bisa disempurnakan,” kata Eydu
Eydu memaparkan, dari hasil perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK di lingkungan Pemprov Sulbar per 31 Oktober 2017, Pemprov Sulbar maupun enam kabupaten telah menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK.
Dari rekomendasi yang diberikan BPK kepada Pemprov Sulbar dan enam kabupaten , untuk Kabupaten Mamuju Tengah, rekomendasi yang ditindaklanjuti mencapai 81,25 persen, Kabupaten Mamasa, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencapai 74,28 persen, Provinsi Sulbar mencapai 66,46 persen, Kabupaten Mamuju Utara, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencapai 59, 92 persen, Kabupaten Majene, rekomendasi yang ditindaklanjuti mencapai 52,28 persen, Kabupaten Mamuju, rekomendasi yang ditindaklanjuti mencapai 50,69 persen, dan Kabupaten Polewali Mandar mencapai 49,93 persen.
”Di Sulbar ada enam kabupaten yang WTP. Tinggal satu kabupaten yang belum WTP. Untuk itulah diharapkan dari sisi kualitas dapat mendorong enam kabupaten itu,” bebernya.
Pada kesempatan tersebut juga hadir Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Wakil Bupati Mateng, Amin Jasa, Wakil Bupati Majene, Lukman, beberapa perwakilan kabupaten, dan kepala inspektorat se Sulbar. (ala/mir/c)
Pemprov Siap Kerja Keras
