MAKASSAR, BKM — Penyerapan anggaran lingkup Pemprov Sulsel di pengujung tahun 2017 ini belum maksimal.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel per tanggal 7 Desember, realisasi belanja daerah sebesar Rp7,184 triliun atau 77,15 persen. Seperti diketahui, target belanja daerah dalam APBD perubahan 2017 mencapai Rp9,311 triliun.
Masih ada anggaran sekitar Rp2,127 yang belum terserap.
Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman mengatakan saat ini setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus memaksimalkan penyerapan anggaran. Termasuk mempercepat proses pelaksanaan proyek baik fisik maupun nonfisik.
“Realisasi belanja hingga kemarin sekitar 77,15 persen. Selanjutnya kita berharap hingga akhir Desember 2017 serapan anggaran mencapai di atas 95 Persen,” kata Jufri, Senin (11/12).
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwien Azis menambahkan realisasi pertanggal 11 Desember mencapai 78,17 persen atau Rp7,2 triliun.
Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras menjelaskan seluruh proyek pengadaan barang dan jasa sudah dilelang. Saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fisik beberapa proyek infrastruktur.
“Semuanya sudah selesai, tidak ada lagi lelang. Saat ini kita sementara sudah lakukan persiapan untuk tahun 2018. Untuk evaluasi dilakukan yang tidak bisa selesai,” jelasnya.
Untuk proyek yang belum selesai, Jumras menyebutkan masih bisa diberi perpanjangan waktu selama 50 hari. Hanya saja kontraktor pelaksana akan diberi sanksi.
Sementara itu, pembayaran proyek yang tak selesai sampai masa tahun anggaran berakhir akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Silpa ini baru akan dibayarkan setelah dimasukkan ke APBD perubahan 2018.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sendiri mengatakan saat ini serapan anggaran menuju 90 persen. Diakuinya keterlambatan yang terjadi dikarenakan persoalan dari pemerintah pusat.
“Memang ada keterlambatan pada triwulan satu menuju triwulan dua, itu secara nasional. Karena ada proses yang berkontraksi. Kalau sampai 90 sudah bagus,” ucapnya.
Dirinya menegaskan, tak boleh ada OPD yang serapannya dibawah 50 persen. Tahun depan, Syahrul berharap masalah anggaran dari pusat tak ada lagi, sehingga proses lelang dan tender proyek juga bisa dipercepat.
Dari data realisasi belanja langsung yang diakses di siritta.com (aplikasi Bapedda Sulsel terkait belanja OPD) 25 OPD memiliki serapan anggaran dibawah 50 persen. Sisanya 24 OPD sudah diatas 50 persen. (rhm)