Dewan Dorong Pencairan Anggaran Pengamanan

ANGGARAN pengamanan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Pemilihan Wali kota (Pilwali) dan Pemilihan Bupati (Pilgub) yang akan dihelat serentak pada 27 Juni 2018 mendatang hingga kini belum cair.
Hal itu terungkap ketika Kapolda Sulsel Irjen (Pol) Umar Septono melakukan kunjungan silaturahmi ke gedung DPRD Sulsel, Kamis (14/12).
Dihadapan ketua DPRD Sulsel HM Roem dan sejumlah wakil rekyat, Kapolda mengatakan walau anggaran pengamanan di Sulsel saat ini belum cair, namun seluruh anggotanya telah siap untuk melakukan pengamanan.
Bahkan menurutnya saat ini, para anggota kepolisian telah melakukan latihan terkait pengaman, apalagi Mabes Polri telah memetakan beberapa wilayah di Indonesia jika Sulawesi selatan merupakan salah satu wilayah rawan konflik. “Kalau peta kerawanan, semua kita anggap rawan karena ini peta politik, satu menit bisa berubah,”ujar Irjen Pol Umar Septono.
Dirinya juga menyebutkan pada saat tahapan mulai masuk, maka seluruh anggotanya mulai bekerja secara optimal. “Kesiapan kita harus optimal, terbuka serius dan sementara kita samakan wilayah yang disebut rawan konflik, apalagi Sulsel dicap masuk dalam wilayah zona merah. “Kita buktikan kalau masyarakat kita baik, jujur penurut dan tidak akan terjadi konflik,”ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Sulsel telah mengesahkan anggaran pengamanan Pilkada serentak beberapa waktu lalu, sebesar Rp 138 miliar. Saat ini Pemprov Sulsel masih melakukan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri. “Kita sudah sahkan, pada tanggal 30 November lalu. Kita juga sudah serahkan kepada Mendagri, dan saat ini sementara kita menunggu hasil konsultasi dengan Kemendagri,”ujar ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga.
Ketua DPRD Sulsel, HM Roem mengemukakan jika anggaran pengamanan dipastikan akan cair sebelum tahapan Pilkada berlangsung, mengingat tahapan yang akan dilakukan KPU dimulai pada 8 Januari 2018 mendatang. “Diakhir Desember sudah masuk pencairan, sehingga kita prediksi tidak lambat, karena evaluasi di Kemendagri paling lambat 2 minggu, dan pertengahan Januari sudah kembali,”ujar Roem. (rif)