Rp3,65 Triliun APBN-P Belum Terserap

DI pengujung tahun 2017, pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran di seluruh pos. Khusus untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), hingga saat ini penyerapannya baru mencapai 80,31 persen. Sementara waktu yang tersisa hingga akhir tahun tinggal 13 hari lagi.
Dari pagu anggaran Rp18,55 triliun, yang sudah terserap baru mencapai Rp14,9 triliun. Atasu masih ada Rp3,65 triliun yang belum direalisasikan. Padahal sesuai target di triwulan IV harus mencapai 90 persen.
“Maka selama kurun waktu tujuh hari ke depan akan terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp1,8 triliun,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Sulsel Marni Misnur, saat penyerahan DIPA di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (18/12).
Marni menyebutkan, pengajuan SPM LS paling lambat tanggal 21 Desember dan penerbitan SP2D LS tanggal 28 Desember, serta untuk belanja melalui UP paling lambat 29 Desember.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJB) Sulsel, penyerapan dana APBN untuk lingkup Sulsel di tahun 2015 sebesar Rp20,36 triliun (90,86 persen). Sementara tahun 2016 sebesar Rp17,55 triliun (90,58 persen). “Kita berharap tahun ini juga bisa di atas 90 persen,” ujarnya.
Anggaran terbesar yang belum diserap berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ). Anggaran itu untuk pembebasan lahan bendungan Kareloa Gowa sebesar Rp294 miliar.
“Saya sempat lapor ke Pak Gubernur untuk Pompengan itu yang nilainya sangat besar sekali. Ada masalah soal pembebasan tanah. Kalau tidak cair, masuk SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Ini bisa diajukan kembali di APBN Perubahan,” jelasnya.
Marni menyebutkan, untuk beberapa anggaran seperti dana desa, proses pencairannya sudah mencapai 99 persen ke kas daerah. Termasuk untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang serapannya mencapai 90 persen.
Tahun depan, untuk mempercepat penyerapan anggaran APBN, DJB meminta pengadaan barang dan jasa, terutama belanja infrastruktur dan konektivitas bisa dipercepat. Hal ini untuk menghindari penumpukan pencairan di akhir tahun.
“Kalau biasanya orang lain sebut Desember itu bulan libur, justru di kami berbeda. Terkadang kami harus lembur untuk menyelesaikan pencairan, utamanya di KPPN,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui persoalan lambannya serapan anggaran berada di lembaga vertikal baik kementerian/lembaga. Untuk lingkup Pemprov Sulsel sendiri sudah mencapai target.
“Kalau untuk Pemprov Sulsel bisa diatasi 90 persen. Ttetapi ada sektor lain, seperti Sukhoi yang masuk APBN. Biasanya realisasi anggaran bisa dipercepat dan dicapai secara normatif,” sebutnya.
Syahrul meminta pengelola anggaran untuk memperbaiki laporan keuangan. Termasuk menyusun secara transparan dan akuntabilitas anggaran yang ada. (rhm/rus)