MAKASSAR, BKM — Perum Damri akhirnya angkat tangan. Setelah pengelolaan bus angkutan massal atau yang populer disebut bus rapid transit (BRT) terus merugi, rencananya 20 unit armada itu akan dikembalikan ke pusat.
Hal itu dibenarkan General Manager Perum Damri, Ilyas Hariyanto.
“Kami terus merugi. Susah BRT berkembang di sini. Makanya, pusat mau ambil 20 unit, ” kata Ilyas kepada BKM, Rabu (27/12).
Jika 20 unit ditarik, maka Damri yang tersisa untuk dikelola tinggal 10 unit. Tentunya, pihak Damri akan selektif untuk melayani rute komersial yang menjanjikan.
Menurut Ilyas, dengan 10 unit angkutan tersebut, hanya dua koridor yang akan dibuka, yakni mal ke mal dan Panakkukang-Pallangga.
“Daripada kami terus merugi. Bayangkan kalau operasional satu unit bus harus disubsidi Rp300 ribu sehari, 20 unit berarti Rp6 juta sehari. Sebulan Rp180 juta. Setahun berapa,” ungkap Ilyas.
Dia melanjutkan, sebenarnya jika Pemprov Sulsel mau subsidi biaya operasional untuk sementara, mungkin kerugian yang dialami tidak terlalu besar. Yang disayangkan lagi, karena Pemprov Sulsel melalui Dinas Perhubungan sudah membuat ratusan halte untuk sejumlah koridor.
“Seandainya biaya pembangunan halte dialokasikan sebagian untuk subsidi sambil memasyarakatkan angkutan ini, ” jelasnya.
Ditariknya 20 unit Damri ke pusat juga berimbas pada pegawainya yang berjumlah 170 orang. Karena gaji karyawan diperoleh dari hasil operasional angkutan massal tersebut.
Ketika persoalan itu dikonfirmasi, Dinas Perhubungan Sulsel tidak percaya begitu saja.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan Sulsel, Hendra Tenritata menjelaskan jika informasi penarikan 20 unit damri itu baru diketahui.
Sebenarnya, letak persoalannya sehingga kurang dilirik masyarakat lebih pada kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Jika diintensifkan, optimalisasi penggunaan angkutan massal tersebut terpenuhi.
Dia menegaskan, bus tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan, tidak mungkin akan ditarik kembali. Malah sebenarnya, Kementerian Perhubungan akan kembali memberi bantuan sejumlah unit Damri tahun depan.
“Jadi menurut saya bukan mau ditarik. Pusat sudah sumbangkan. Malah karena beberapa koridor sudah selesai, kita usulkan penambahan lagi,” jelas Hendra.
Dia melanjutkan, sejauh ini tidak ada rencana pembongkaran halte. Kecuali beberapa halte di Gowa dan Takalar karena terkena mengambil bahu jalan sehingga menyebabkan sering terjadi kemacetan.
Tahun ini, sebanyak 44 halte dibangun Dishub. Sementara sebelumnya sudah tersedia 170 unit halte. Sehingga total halte yang sudah dibangun sebanyak 214 unit.
Jika estimasi anggaran untuk pembangunan satu unit halte sebesar Rp100 juta, maka anggaran yang sudah dikeluarkan sekitar Rp21,4 miliar.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku belum tahu persoalan tersebut.
“Saya belum lihat suratnya dan sulit menjawab kalau belum melihatnya. Saya baru dapat informasi dari kalian, ” ungkapnya.
Orang nomor satu Sulsel itupun berjanji akan langsung menanyakan apa masalahnya sehingga 20 unit bus BRT tersebut akan ditarik.
“Saya akan tanyakan dulu apa masalahnya,” pungkas Syahrul. (rhm/rus)
BRT Merugi Rp180 Juta per Hari
