PAREPARE, BKM — Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang dilaksanakan pemerintah pusat semestinya tepat sasaran dalam penyalurannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dianggap perlunya perhatian serius dari pemerintah di setiap daerah terkait pendataan para KPM begitupun di Parepare.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) saat menyambangi Parepare, Rabu (27/12) Andi ZA Dulung mengingatkan setiap Kepala Daerah, Bupati ataupun Wali Kota serta Dinas Sosial (Dinsos) agar lebih menguasai data fakir miskin di wilayahnya masing-masing.
Berkaitan dengan validitas data fakir miskin, sehingga pemerintah daerah, atau dalam hal ini Pemkot Parepare diharapkan juga agar tidak terlalu berpatokan pada data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di setiap daerah.
“Perlu diingat, BPS itu hanya mendata angka kemiskinan di suatu daerah. Lebih diperlukan verifikasi untuk validitas data fakir miskin,” tutur Dulung.
Terkhusus program rastra, Wali Kota Parepare, M Taufan Pawe menyampaikan, Pemkot Parepare telah memaksimalkan dalam upaya penyalurannya dengan memberikan pelayanan pengantaran rastra ke setiap rumah para KPM yang bersangkutan.
“Agar warga tidak lagi keluarkan ongkos ojek untuk ambil sendiri, sehingga kami siapkan layanan antar sampai ke pintu rumah penerima beras sejahtera,” ungkap Taufan. (smr/C)