Ingin Komunikasi Legislatif dan Eksekutif Semakin Terbuka

POLITISI partai Gerindra Sulsel Yusran Sofyan berharap hubungan komunikasi antara legislatif dengan pihak eksekutif semakin baik pada periode 2018. Tak hanya itu, Yusran juga sangat berharap agar komunikasi keduanya semakin terbuka. Pada diskusi akhir tahun yang digelar di rumah jabatan wakil ketua DPRD Sulsel, Minggu (31/12), Yusran mengungkapkan bila Produk Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD Sulsel pada 2017 sebanyak tujuh buah. Dewan juga mewariskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk diselesaikan pada tahun 2018. “Dari Ranperda yang bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2017 sebanyak tujuh yang realisasi, delapan berproses, sisanya dua pindah tahun depan, dengan jumlah total produk 17 Ranperda tahun ini,”ujar Yusran yang tak lain adalah Wakil Ketua DPRD Sulsel, ini.
Menurutnya, tujuh produk Perda yang diselesaikan sudah melalui pembahasan yang cukup alot, sementara delapan yang masih berproses tersebut, sudah ada Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelesaikan.
Mengenai dengan sisa dua Ranperda warisan yang tersisa itu, kata legislator asal dapil Kabupaten Bulukumba dan Sinjai ini akan dimasukkan dalam penggodokan tahun depan. “Tahun depan kami kembali merencanakan 26 Ranperda untuk di jadikan produk Perda termasuk Ranperda tersisa tadi. Kami berupaya membuat produk hukum untuk dipergunakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, guna mengoptimalisasi produk Perda yang sudah dihasilkan DPRD Sulsel, pihaknya telah dimasukkan nomenklatur anggaran untuk disosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini belum diketahui publik secara luas. “Tahun depan sudah ada anggaran untuk mensosialisasikan produk Perda yang dihasilkan dewan. Terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja DPRD Sulsel selama 2017, kata dia, masuk kategori baik, bahkan dipenghujung tahun DPRD Sulsel berhasil mendapat penghargaan dari KPK tentang laporan Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) 2017.
“Tentu kinerja DPRD selama 2017 dianggap baik dan kami berhasil mendapatkan penghargaan dari KPK untuk laporan e-LHKPN. Ini berkat peran serta media yang selama ini mendukung kerja-kerja kami,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas sangat berguna untuk menciptakan Good Governance dan Clean Government bukan hanya eksekutif Pemerintah Provinsi tetapi juga pihak legislatif DPRD.
“Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah banyak membantu dan mendorong kami termasuk mengkritisi untuk bagaimana menegakkan institusi ini melibatkan seluruh kinerja DPRD,” tambahnya.
Sementara untuk belanja modal, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulsel berhasil meningkatkan nilai belanja modal dalam struktur ABPD dalam memajukan pembangunan daerah di berbagai sektor.
“Kami DPRD bersama Pemprov sudah berkomitmen untuk terus meningkatkan belanja modal dalam upaya memajukan pembangunan daerah,” papar Sofyan kader Partai Gerindra ini.
Dirinya menjelaskan, secara ideal dalam struktur APBD memang harus lebih besar belanja modal dibanding belanja rutin sehingga ada keseimbangan dan pemerataan pembangunan.(rif)