SINJAI, BKM — Rencana Pemkab Sinjai untuk membahas anggaran kesehatan gratis bagi masyarakat bersama DPRD Sinjai, Selasa besok dinilai sarat dengan kepentingan politik.
Koordinator Masyarakat Sipil, Rahman menilai bahwa Bupati Sinjai yang sudah hampir berujung masa jabatannya baru berinisiatif untuk memprogramkan kembali kesehatan gratis kerjasama BPJS.
Padahal beberapa tahun sebelumnya, Bupati sangat tidak menginginkan menggunakan ABPD untuk membiayai kesehatan gratis dengan alasan akan menjadi temuan BPK.
“Beberapa tahun ini Pak Bupati diajak oleh sejumlah elemen untuk bekerjasama dengan BPJS untuk mengratiskan biaya kesehatan masyarakat Sinjai. Hanya saja Pak Bupati menolak dengan alasan tidak ada aturan yang membenarkan jika APBD digunakan untuk membiayai kesehatan masyarakat,” kata Rahman.
“Yang kami herankan, kenapa tiba tiba setelah dipenghujung masa periode Bapak Bupati H.Sabirin Yahya justru malah kebelet untuk membuat MoU bersama BPJS untuk anggarkan itu,” ungkap Rahman.
Rahman juga mengingatkan DPRD Sinjai harus hati-hati karena legislatif tentu sangat paham jika ini disetujui, maka itu jelas melanggar aturan tentang penganggaran.
Karena dianggaran pokok 2018 sama sekali tidak diposkan terkait program kesehatan gratis tersebut, dan ini tentu melanggar jika menggunakan APBD untuk membiayai program tersebut.
Jika ini dipaksakan, lanjut Rahman, maka selama ini Bupati telah menipu masyarakat Sinjai sekian tahun ini. Bagaimana tidak, karena beberapa tahun Pak Bupati Sinjai enggan merealisasikan program tersebut, karena takut malanggar aturan bahkan menjadi temuan oleh BPK jika menggunakan anggaran daerah untuk kesehatan gratis terhadap masyarakat sehingga beberapa tahun Bupati tidak menganggarkannya.
“Karena momen pilkada inilah, dirinya masih ingin maju bertarung di pilkada tahun ini terkesan memanfaatkan APBD untuk kepentingan politiknya dalam bentuk program kesehatan gratis MoU dengan BPJS. Dan itu adalah bentuk kesalahan yang sangat fatal,” cetus Rahman.
“Faktanya, sebelum momen pilkada pemerintah enggan mengunakan APBD untuk kepentingan kesehatan rakyatnya alasan melanggar aturan, namun setelah momentum pilkada hadir Bupati baru mau menganggarkannya. Meskipun menggunakan anggaran perubahan 2018, mengingat masa periodenya berakhir, maka berpotensi akan menciptakan masalah buat bupati yang terpilih nanti mengingat periode bupati sekarang berakhir Juni tahun ini,” tandasnya. (**)