MAKASSAR, BKM–Sejumlah fraksi yang ada di DPRD Sulsel memberikan kritikannya terhadap program pemprov dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, Kamis (18/1). Rapat paripurna membahas tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Fraksi Golkar banyak menyentil soal beras imbor. Menurut juru bicar fraksi Golkar Hoist Bachtiar, sebaiknya beras impor tidak masuk di Sulsel agar petani padi tidak mengalami penurunan pendapatan.
Selain itu, fraksi Golkar juga masih tetap mempertanyakan soal kawasan Center Poin of Indonesia (CoI) dimana kawasan ini belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Andi Hery Suhari Attas meminta Pemprov Sulsel untuk memastikan status hukum pulau-pulau kecil, terutama yang posisinya berbatasan dengan provinsi tetangga. “Kedua, aspek yang krusial menurut Fraksi Gerindra, adalah pembagian zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, harus berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Andi Hery.
menurutnya, masyarakat harus merasakan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan dari pembagian zonasi tersebut. Salah satunya mengenai pendataan yang detail, mengenai pulau-pulau tersebut, dan potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan.
Hal senada dikatakan juru bicara Fraksi PKS Sulsel, Baso Syamsu Rizal juga meminta penjelasan Gubernur Sulsel, terkait surat rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara proses kegiatan di CoI, khususnya terkait penyelesaian sengketa area CoI yang masih belum jelas.
Hanya saja, dalam rapat tersebut Gubernur Syahrul Yasin Limpo maupun wakil gubernur Agus Arifin Nu’mang tidak hadir. Pemprov Sulsel hanya diwakili Sekretaris Provinsi, Abd Latif Malsam. (rif)
Fraksi-fraksi Kritisi Program Pemprov
