JK: Tidak Benar Agama Sumber Konflik

MAKASSAR, BKM — Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penganugerahan bidang sosiologi agama ini dilakukan dalam Sidang Senat Terbuka Luar Biasa di Auditorium UINAM, Kamis (25/1).
Dalam pidato pengukuhannya, JK menegaskan bahwa tidak benar anggapan sebagian besar orang yang menyebutkan jika agama adalah sumber utama konflik. Meski terdapat kelompok yang mengatasnamakan agama dalam tindakan kekerasan dan terorisme di berbagai daerah.
Menurutnya, orang-orang atau kelompok tersebut tidak merepresentasikan umat beragama secara keseluruhan. Mereka hanya segelintir orang yang menggunakan agama untuk menjustifikasi konflik.
“Sering terbukti bahwa pelaku kekerasan atas nama agama bukanlah pengamal agama yang taat. Banyak diantara mereka justru tidak memahami agama dengan baik. Dengan melakukan kekerasan, mereka seolah ‘menemukan’ agama kembali,” katanya.
JK meyakini agama bukan sumber konflik dan kekerasan. Sebab semua agama sangat menekankan ajaran tentang perdamaian dan kedamaian. Misalnya Islam, yang namanya saja berarti ‘damai’.
Berdasarkan kajian ilmiah dan akademis, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) pusat ini menyimpulkan konflik, kekerasan dan perang banyak terkait dengan masalah ekonomi. Kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan justru menjadi sumber utama konflik.
Untuk itu, dalam mendamaikan daerah yang berkonflik, seperti yang dilakukan di Poso, Ambon dan Aceh, JK selalu mengedepankan keseimbangan ekonomi yang merata dan berkeadlian.
Tak hanya ekonomi, politik juga menjadi faktor utama timbulnya konflik dan kekerasan. “Karena itu dinamika dan perkembangan politik yang ada harus dicermati dan dikembangkan untuk memperkuat perdamaian,” tambahnya.
Berdasarkan pengalaman turun langsung menyelesaikan konflik di Indonesia dan luar negeri. Jusuf Kalla menyimpulkan beberapa langkah untuk pencegahan dan penanganan konflik.
Mulai dari memiliki pengetahuan mendalam tentang pihak-pihak yang terlibat konflik, memperkuat keberanian moral, membangun sikap saling percaya, menyatukan pihak bertikai, membatasi keterpaparan dan menghormati martabat.
Rektor UIN Alauddin Makassar Musafir Pababbari, mengatakan gelar Doktor Honoris Causa ini merupakan yang ke-10 bagi Wapres Jusuf Kalla, dan pertama dari Universitas Islam. Karena dari sembilan gelar honoris causa sebelumnya, belum ada satupun yang berasal dari Universitas Islam.
Keputusan pemberian gelar dalam bidang sosiologi negara ini, kata Musafir, telah melalui kajian yang mendalam dan proses akademik yang serius.
Salah satu argumen dalam penganugerahan gelar ini, menurut rektor, yaitu peran dan kontribusi Wapres JK dalam bidang perdamaian di berbagai daerah konflik. Diantaranya konflik Ambon, Poso, dan Aceh.
“Tidak hanya pada tataran teoritis, tapi juga menjadi aktor mewujudkan perdamaian,” kata rektor yang juga menjadi Ketua Tim Promotor ini.
Peran JK dalam mewujudkan perdamaian, kata dia, tidak hanya di dalam negeri. Tetapi juga di dunia internasional. Misalnya dalam konflik Palestina dan Israel. “Ia sudah memperoleh pengakuan internasional tetapi tidak mengharapkan popularitas,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengatakan, JK juga mampu menunjukkan agama sebagai sumber inspirasi pembangunan, dan pentingnya menghadirkan harmonisasi antar umat beragama.
JK, kata dia, melihat agama menjadi perekat sosial, karena dalam agama ikatan sosial terjalin dengan erat. Perbedaan suku, agama, dan etnis budaya dapat menyatu dalam agama, dan agama membawa nilai perdamaian bagi manusia.
“Justru disparitas ekonomi yang menjadi akar konflik, keadilan ekonomi dan politik harus diwujudkan untuk perdamaian,” ucapnya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang turut hadir dalam sidang tersebut, menyampaikan kebanggaannya atas raihan gelar doktor kehormatan ini.
“Kebanggaan ini bukan hanya milik Bapak JK. Tetapi juga menjadi bagian dari kebanggaan kami, harkat dan gengsi masyarakat Sulsel ikut terangkat bersamaan dengan penganugerahan gelar ini,” ucap Syahrul.
Turut hadir dalam sidang ini Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Kapolda Irjen Pol Umar Septiono, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan serta beberapa rektor dari perguruan tinggi. (rhm/rus)