MAMAUJU, BKM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulbar menggelar diskusi publik di Warcob 157, Jalan Jenderal Sudirman, Mamuju, akhir pekan lalu. Dalam diskusi tersebut, Prof Muhammad dari DKPP RI, memaparkan, Bawaslu dan para Panwas se Provinsi Sulbar, haruslah melaksanakan tugasnya. Yakni dengan menaati aturan dan mekanisme secara baik.
”Jangalah melakukan sebuah pelanggaran terhadap integritas yang harus dipertahankan. Jagalah integritas terhadap aturan dan mekanisme pada peran Bawaslu. Karena kalau ada pelaksana, yakni Bawaslu yang melakukan pelanggaran dan melanggar mekanisme, maka itu, akan mendapatkan sebuah aturan hukum. Pasti kalau ada bukti melanggar maka akan mendapat sanksi dari DKPP R. Kalau terbukti dalam tahap proses, akan diberikan sanksi pemecatan tidak terhormat,” papar Prof Muhammad.
Kata Muhammad, DKPP RI dan Bawaslu itu adalah wasit terhadap pelaksanaan berdemokrasi. Yakni dalam Pilkada maupun Pemilu nantinya. Bawaslu dan Panwas harus melakukan perannya sebagai wasit yang baik.
DKPP tidak langsung memberikan sempritan. Tapi dilihat dari proses pelanggarannya. ”Kami datang di Sulbar melalui DKPP RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Panwas di wilayah Sulbar. DKPP RI melakukan pemeriksaan bersama untuk melihat terhadap proses persoalan laporan yang ada di wilayah Sulbar,” katanya.
Muhammad mengemukakan, penyelenggaraan Pemilu haruslah dilaksanakan secara baik. Yakni berdasarkan koridor pada aturan dan UU yang ada. Peran pegawas Pemilu itulah yang harus melaksanakan aturan dan mematuhi etika dengan penuh kesadaran dalam mengelola Pemilu yang baik. (ala/mir/c)