SYL Salam Komando Bersama Airlangga

MAKASSAR, BKM–Mantan Ketua Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) hadir dalam pertemuan pengurus di DPP Golkar yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto. Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/1).
SYL yang kini tercatat sebagai Ketua Bidang Kerawanan Sosial di DPP untuk pertama kalinya mengikuti rapat DPP Partai Golkar tersebut.
Sebelum rapat, SYL yang bertemu Airlangga langsung salam komando disaksika Ketua Bidang PP Wilayah Sulawesi II (Sulteng, Sultra) Ali Mochtar Ngabalin.
Selain bersama Airlangga, saat menuju ruangan pertemuan SYL juga bersalaman dan diajak berfoto oleh pengurus DPP antara lain Ketua Koordinaor Bidang Kelembagaan Idrus Marham dan Wakil Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Khusus Rizal Mallarangeng.
Rapat yang dipimpin Airlangga ini merumuskan strategi menjelang Pilkada 2018. Dihadiri seluruh pengurus DPP Golkar Se-Indonesia serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman.
“Rapat pleno ini juga terkait verifikasi faktual Partai Golkar,”ujar SYL yang mengikuti rapat usai membuka pertemuan antar seluruh kepala dinas perdagangan provinsi Se-Indonesia.
Airlangga yang memimpin rapat mengatakan agenda Golkar hari ini adalah soal persiapan untuk verifikasi faktual KPU. Airlangga yakin partainya siap menghadapi verifikasi faktual KPU. Dia juga mengatakan perwakilan perempuan di partainya sudah 31 persen. “Putusan MK itu kan sudah diputuskan, jadi tinggal dijalankan,” ujarnya.
Ditanya soal target Golkar di Pemilu 2019, dia mengatakan partainya mengincar 18 persen perolehan suara. “Pileg 110 kursi, itu sekitar 18 persen,” ujarnya.
Jika SYL di jakarta, maka Ketua Koordinator Bidang Nurdin Halid (NH) berada di Makassar. NH selaku ketua Golkar Sulsel menerima rombongan tim verifikasi faktual dari KPU Sulsel yang dipimpin Khairul Mammang bersama sekretaris KPU Sulsel Annas GS Krg Jalling.
Menurut Khairul Mannang, ada tiga komponen yang diverifikasi, pertama dalam kepengurusan dengan mengecek keberadaan ketua sekretaris dan bendahara. “Hasil pengecekan kami ternyata telah memenuhi syarat karena sifatnya wajib hadir ketua sekretaris dan bendahara. Yang kedua kami juga sudah melakukan proses pengecekan terhadap kepengurusan perempuan, dan yang ketiga terkait dengan kepemilikan kantor. Tiga komponen tersebut sudah memenuhi syarat,”ujar Kairul, Senin (29/1). (rhm/rif)