Honorer Pemkot Sulit Terima Gaji Januari

MAKASSAR, BKM– Semenjak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Haiyya mendekam di balik jeruji besi di Polda Sulawesi Selatan, membuat sejumlah pegawai honorer di Pemerintah Kota Makassar khawatir.
Pasalnya, selain mempengaruhi pelaksanaan proyek pembangunan, kejadian ini juga otomatis berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai honor yang ada.
Dan kondisi ini sudah terasa di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar belum bisa membayarkan gaji pegawai honor di Januari 2018. Itu disebabkan karena bagian keuangan di BPKA Makassar belum memberikan dana dan petunjuk pembayaran gaji pegawai.
Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau DLH Kota Makassar Bahar Cambolong mengatakan, sedikitnya sebanyak 300 lebih pegawai honorer berada di DLH Kota Makassar.
Biasanya kata Barcam sapaan akrabnya, di akhir bulan seperti ini, BPKA Kota Makassar telah memberikan petunjuk pembayaran gaji pegawai. Namun kini pasca penahanan pejabat di BPKA Makassar petunjuk pembayaran belum masuk.
“Terasa dampaknya, ini pegawai honorer di DLH Kota Makassar belum terima gajinya di Januari. Padahal biasanya sudah kami transferkan kalau dari BPKA Makassar sudah berikan petunjuk berupa dana gaji pegawai. Tidak ada gaji bisa kita kirim ke rekening pegawai karena uangnya dari keuangan saja tidak ada yang masuk,” aku Barcam, Rabu (31/1).
Dengan kondisi seperti ini, Barcam berharap pegawai honorer tetap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini sangat tidak diharapkan, namun adanya persoalan, mau tidak mau semuanya harus menerima dengan sabar.
“Cara satu-satunya kita tekankan sabar saja dulu. Kita usahakan saja bagaimana gaji pegawai bisa terbayar. Kita tidak bisa buat banyak, program pelayanan masyarakat juga harus tetap berjalan. Cukup sulit,” tambahnya.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara mengatakan, akibat ditangkapnya kepala BPKAD Kota Makassar, Erwin Hayya tentu akan mempengaruhi pencairan anggaran dan gaji di lingkup pemerintah kota.
“Tentu sangat berpengaruh, dan saya pikir wali kota juga sudah sedang mencarikan solusi baik di pusat dan gubernur. Agar roda pemerintah di pemkot tetap jalan,” ungkapnya saat di temui di gedung DPRD Makassar, Rabu (31/1).
Lanjut Legislator Fraksi Demokrat ini menyarankan agar solusi ini segera di dapatkan dan tidak berlarut-larut. Sebab, tidak hanya gaji pegawai yang tidak cair, melainkan pengangaran proyek di PU pun ikut tersedat.
“Itulah saya bilang haru secepatnya solusi ini didapatkan dan tidak ada orang yang dirugikan. Pemkot juga tidak berani jalan ini seperti DIPA karena yang asistensi adalah kepala BPKAD, siapa yang berani ambil resiko dan sistem ini sudah otomatis,” jelasnya.
Kasian juga pegawai seperti petugas kebersihan yang tidak terima gajinya saat ini. “Saya kira juga tidak ada yang mengharapkan kejadian ini terjadi,” tambahnya.
Selain itu Anggota Komisi A DPRD Makassar, Jufri Pabe mengharapkan agar secepatnya pemkot mencarikan solusi untuk pencairan gaji para pegawai dan kembali menjalankan roda pemerintahan.
“Kasian juga kita ke honorer dan petugas dilapangan. Tapi inikan kejadian yang tidak disangka-sangka dan bukan kemaun pemkot, tinggal kita sabar sembari menunggu proses ini secepatnya selesai,” singkatnya.(arf-ita)