Pencairan gaji anggota DPRD Kota Makassar juga terkena imbas dari ketiadaan pejabat kepala BPKA. Legislator Susuman Halim mengakui keterlambatan pembayaran hak-hak mereka.
”Jangankan petugas kebersihan dan honorer. Kita saja di dewan bakal kena dampak. Gaji kita juga tidak bakal cair,” ujarnya di gedung dewan, Jumat (2/2).
Legislator ini tak menampik jika kondisi yang terjadi saat ini berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Termasuk progres sejumlah proyek maupun kegiatan.
“Susah. Karena untuk pencairan gaji, semua butuh asistensi. Makanya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat pendapatan dan belanja seluruh SKPD tidak jalan. Inilah kenapa sampai detik ini pemkot lumpuh,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar Wahab Tahir, menyatakan yang paling merasakan dampak tersendatnya operasional pengelolaan keuangan di Pemkot Makassar adalah para pegawai honorer dan tenaga kebersihan. Sebab banyak diantara mereka yang benar-benar menggantungkan hidup dengan mengandalkan honornya semata.
“Yang kasihan itu pegawai honorer dengan tenaga kebersihan. Mereka paling merasakan jika gajinya tertahan. Termasuk juga kita di DPRD ini bisa tidak terima gaji,” ujarnya.
Baik Susuman maupun Wahab berharap segera ada solusi masalah ini, tanpa disangkutpautkan dengan politik. Apalagi saat ini wali kota sudah tidak bisa melakukan mutasi jelang pilwali. (ita/rus)
Anggota Dewan Terkena Imbas
