TAKALAR, BKM–Kisruh dan polemik pemecatan staf perangkat desa dan kepala dusun yang dilakukan oleh sejumlah pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa diKabupaten Takalar sampai saat ini masih menggelinding. Bak bola panas tanpa ada solusi dari pemerintah Kabupaten Takalar. Serangkaian protes dan bentuk pengaduan pun juga terus berlangsung.
Setelah sejumlah Tokoh masyarakat dari Desa Parangbambe yang mengadukan pemecatan ke Komisi 1 DPRD Takalar, kini giliran Tokoh masyarakat dari Desa Sampulungan melakukan hal yang sama.
” Pasca pemecatan 8 staf perangkat Desa Sampulungan, kondisi dan suasana desa sudah tidak kondusif lagi, bahkan imbas pemecatan itu, kantor Desa Sampulungan sudah sepekan disegel warga Sampulungan,” kata Mizwar Tomas Sampulungan usai diterima anggota DPRD Takalar dari Komisi 1, Senin (5/2).
Selain mengadukan perihal pemecatan tersebut, Tomas Sampulungan juga mengkuatirkan akan adanya potensi konflik jika aksi pemecatan tidak ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten.
” Kami kuatirnya, jika aksi pemecatan ini menjadi pemicu konflik diSampulungan, olehnya itu melalui rapat dengan Anggota Komisi 1, Kami mendapat jawaban dari pemerintah,” Tandas Mizwar.
Kedatangan Tokoh masyarakat Desa Sampulungan diterima oleh Wakil ketua komisi 1, H Nurdin HS dan Sekretaris Komisi 1, Husnia Rahman.
” Kami sudah dua kali menyurat, kecamat Galesong Utara terkait rentetan pemecatan aparat Desa dan Kadus, namun Camat bersangkutan belum datang mengklarifikasi hal tersebut, Kita akan panggil lagi Camatnya, sebelum ada hal hal yang tak diinginkan terjadi,” Kata Husnia Rahman.(ari Irawan)