320 Ribu Jiwa Belum Terdaftar BPJS

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menyoroti sikap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Makassar, diketahui jika masih ada 320 ribu warga Kota Makassar yang belum mendapatkan kartu BPJS.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarip mengatakan, jumlah warga yang belum terdata itu bisa saja dianggarakan dalam APBD Pokok 2018.
“Ternyata banyak sekali permasalahan yang dialami warga. Menurut BPJS masih ada 320 ribu lebih warga belum terdata dan tidak tertangani oleh BPJS. Kalau data itu kita peroleh sebelumnya, kita bisa anggaran di APBD 2018 sebesar Rp100 miliar,” ungkapnya di DPRD Makassar, Rabu (14/2).
Legislator Fraksi PPP ini juga mendapati adanya pengendapan kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terjadi di Kecamatan Tallo, dimana warga sudah tercatat mendapatkan kartu KIS sementara pihak kelurahan dan kecamatan tidak menyalurkannya ke warga.
“Kami kritisi dinas sosial soal permasalahan pendistribusian KIS. Kita menemukan ada pengendapan di kelurahan di Kecamatan Tallo, padahal warga sudah terdata. Hampir setiap hari kita mendapati aduan masyarakat soal kesehatan dan pelayanan,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dr Naisyah T Azikin menduga 320 jiwa yang belum terdata di BPJS adalah penduduk yang mampu, sebab dinkes saat ini sudah ada 1 juta penduduk masuk dalam keanggotaan BPJS. Saat ini yang tersisa kuota di dinkes untuk BPJS bagi orang yang tidak mampu.
“320 orang itu orang yang mampu, dan kita imbau segera mendaftrakan dirinya. Yang dibiayai pemerintah hanya BPJS kurang mampu yang tersisa koutanya sebanyak 15 ribu yang dibiayai oleh APBN. Jadi kita imbau bagi wargayang kurang mampu belum mendapatkan BPJS segera melaporkan ke dinkes,” ucapnya.
Ia juga mengeluhkan banyaknya warga yang mengeluh untuk tidak segera dirujuk di rumah sakit sedangkan bisa ditangani di puskemes. “Kita sudah dengar banyak keluhan dengan kesehatan, dimana semua pasien di puskesmas minta dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan itu ada syaratnya. Kalau semua kita rujuk ke rumah sakit bisa-bisa semua rumah sakit penuh, untuk apami itu kita punya puskesmas,” katanya.(ita)