DPD dan DPRD Siap Majukan Koperasi

MAKASSAR,BKM– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar sepakat mendorong koperasi dimajukan di Kota Makassar.
Hal ini disampaikan anggota DPD RI, Ajiep Padindang saat melakukan kunjungan kerja di ruang kerja Ketua DPRD Kota Makassar, Jumat kemarin. Kunjungan mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 1999-2004 ini membahas terkait perkoperasian di Kota Makassar.
Dalam kunjungannya tersebut, DPD dan DPRD sepakat untuk memajukan koperasi dengan penguatan koperasi melalui modal. Karena itu, pihaknya berjanji akan mengawasi penyaluran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Namun, ia meminta Dinas Koperasi untuk lebih memperhatikan koperasi-koperasi yang ada di Makassar.
“Di Makassar atau Sulsel ini pernah sedikit stagnan koperasi karena orang jakarta takut menyalurkan dana yang disebut dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk disalurkan ke Daerah. Itulah yang kita coba jembatani ke Ketua DPRD dengan komisi terkait,” katanya.
Dana LPDB, jelasnya, bisa disalurkan dengan dua syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi, yakni koperasi sehat dengan pengurus yang bertanggung jawab.
“Ini kewenangan Dinas Koperasi Kota Makassar, dalam hal mengevaluasi setiap koperasi-koperasi yang ada untuk mendorong agar koperasinya sehat. Yang dimaksud koperasi sehat dia bisa RAP berturut-turut,” jelasnya.
Ia berharap dengan membangun kesepahaman antara Ketua DPRD dan Komisi terkait, dana LPDB untuk modal koperasi di Kota Makassar dapat mengalir dengan lancar.
Karena itu, ia membangun kesepahaman dengan komisi terkait supaya dana LPDB untuk modal koperasi di kota Makassar itu bisa mengucur kepada koperasi-koperasi di kota Makassar.
Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta yang menerima kunjungan tersebut berterima kasih kepada DPD RI yang datang ke DPRD Kota Makassar. Ia menjelaskan banyak hal yang disinergikan antara DPD dan DPR, terutama masalah DAK.
“Dengan adanya pak Ajip disini, bisa mensinkronkan kelembagaan antara DPRD dan DPD itu yang terbaik. Salah satunya dengan pengawasan terhadap modal koperasi ini, ” tutupnya. (ita)