Site icon Berita Kota Makassar

SYL Turun Sidak OPD

MAKASSAR, BKM — Bukannya berkurang, agenda Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menjelang masa jabatannya berakhir 8 April mendatang kian padat. Sejumlah proyek sudah antre untuk disoft launching dan diresmikan.

Beberapa diantaranya soft launching Masjid 99 kubah, Stadion Barombong, PLTB Sidrap, dan launching pelebaran jembatan Sungai Tello.
Belum lagi, agenda untuk menjadi pembicara dalam sejumlah kegiatan. Syahrul saat ini juga mempersiapkan orasi ilmiahnya untuk meraih gelar professor di bidang hukum dari kampus merah, Universitas Hasanuddin.
Di sisa masa jabatannya ini, Syahrul juga berencana melakukan mutasi besar-besaran untuk pejabat eselon III dan IV yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
Belum lagi tugas-tugas birokrasi yang harus diemban dan sudah menjadi tanggung jawabnya.
Seperti yang dilakukan Selasa (6/3). Secara khusus, orang nomor satu Sulsel itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Kali ini, Syahrul fokus melakukan sidak ke Biro Umum dan Biro Aset, dimana pejabatnya baru saja dilantik secara definitif.
Selain itu, Syahrul juga melakukan sidak ke Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB).
Selain melihat kinerja aparatur sipil negara (ASN) di instansi terkait, Syahrul juga menyemangati mereka agar tetap rajin dan tekun melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing.
Syahrul mengakui, tugas-tugasnya memang semakin padat. Dia ingin mengakhiri masa jabatannya dengan mulus dan khusnul khatimah.
Saat melakukan peninjauan di Disdukcapil KB, Syahrul memberi deadline atau tenggat waktu kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulsel. Deadline yang diberikan terkait perampungan ruangan dan aplikasi menyangkut database kependudukan di Sulsel.
Tidak tanggung-tanggung, Syahrul memberi waktu sebelum masa jabatannya berakhir, semua sudah harus rampung.
Untuk kepentingan tersebut, orang nomor satu Sulsel itu melakukan kunjungan ke Kantor Disdukcapil KB Sulsel.
Dari hasil pantauan, ruangan berukuran sekitar 4×4 meter yang akan dijadikan galeri kemasih sementara dibangun. Beberapa pekerja melakukan pemasangan batu. Dan tidak lama lagi, temboknya akan diplester.
“Tolong percepat penyelesaiannya yah. Sebelum masa jabatan saya berakhir, semua sudah harus rampung, ” ungkapnya kepada Kadis Disdukcapil dan KB, Sukarniaty Kondolele.
Syahrul menekankan, dia sangat ingin melihat ruangan data kependudukan tersebut sudah beroperasi di masa kepemimpinannya.
Dia menjelaskan, semua data terkait kependudukan, mulai pendidikan, alamat, umur, dan data base lainnya terangkum dalam galeri kependudkan tersebut. Jika ada instansi pemerintah yang membutuhkan data kependudukan, bisa berhubungan dengan disdukcapil.
“Kalau ada yang mau survey, riset atau penelitian, bisa gunung disdukcapil. Datanya akurat disini. Contoh kalau saya mau lihat berapa yang beranma Rauf di Kecamatan Rappocini, bisa diperoleh dari sini, ” kata Syahrul.
Kepala Disdukcapil KB Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyanggupi tantangan Gubernur. Dia berjanji akan merampungkan proyek tersebut sebelum masa jabatan Syahrul sebagai gubernur berakhir.
Sementara itu Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Catatatan Sipil, Ardiles Saggaf menjelaskan semua sumber data yang terkaif dengan kependudukan akan terangkum dalam Galeri Kependudukan.
Untuk menyimpan seluruh data penduduk, Disdukcapil secara khusus memesan software dari Amerika Serikat yang disebut GIS (Geography Information System).
“Itu nanti akan dikombain antara data kependudukan dengan software. Galeri itu hanya sebagai bahan informasi data kependudukan,” kata Saggaf.
Terkait untuk pemanfaatan data, lanjut dia, tidak sembarang yang bisa mengakses. Harus berasal dari instansi pemerintag. Itupun perlu mendapat ijin terlebih dahulu dari gubernur.
“Harus melalui perjanjian. Sebelum instansi atau unit pelayanan mendapatkan data, harus ada kerjasama dulu atau MoU, tidak bisa orang per orang. Harus lembaga pemerintah. Itupun harus ada ijin dari gubernur,” pungkas Ardiles. (rhm)

Exit mobile version