Dewan Siapkan Opsi Hentikan Reklamasi Pantai Losari

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kini menyiapkan opsi untuk menghentikan reklamasi besar-besaran yang tengah berlangsung di sepanjang bibir Pantai Losari. Pasalnya, megaproyek tersebut telah merusak lingkungan.
Opsi itu disampaikan Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar Rahman Pina, Rabu (7/3). “Kita tak bisa lagi menutup mata, bahwa Pantai Losari tidak lama lagi hanya sekadar kenangan indah. Menyaksikan proses reklamasi yang terjadi saat ini, seperti kita melakukan pembiaran masa depan kota ini dalam genggaman kaum kapitalis. Bukan lagi milik warga Makassar,” tegasnya.
Untuk opsi menghentikan reklamasi, kata Wakil Ketua Fraksi Golkar ini, kalangan DPRD Makassar sedang menggalang kekuatan lintas fraksi agar legislator bulat untuk menjadikannya sebagai keputusan lembaga.
Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar Busranuddin Baso Tika. “Secepatnya kita keluarkan rekomendasi. Dengan rekomendasi ini, kita berharap akan dikuatkan oleh Plt Wali Kota Makassar, Deng Ical,” ujarnya.
Legislator dua periode ini ini menambahkan, dibanding proses reklamasi di Jakarta, reklamasi Pantai Losari saat ini jauh lebih mengkhawatirkan. “Bayangkan Losari yang dulu jadi ikon Makassar, sebentar lagi berubah menjadi ikon lain. Ini sungguh menyedihkan,” cetusnya.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Wahab Tahir menuturkan, megaproyek reklamasi CoI harus dihentikan sebelum semua permasalahan yang ada dalam proyek tersebut diselesaikan. Beberapa waktu yang lalu, komisi A menerima protes sejumlah warga Mariso terkait lahan garap mereka yang direklamasi tanpa ganti rugi oleh pihak CoI.
“Reklamasi di CoI harus dihentikan aktivitasnya sebelum segala sesuatunya menjadi jelas, dan kewajiban pengembang kepada pemilik lahan semua sudah selesai,” kata legislator Partai Golkar ini.
Menindaklanjuti laporan warga tersebut, pihaknya berkonsultasi dengan komisi IV DPR RI beberapa waktu yang lalu. Rencananya, legislator pusat akan meninjau langsung CoI. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi.
“Belum ada komfirmasi dari sekjen DPR RI. Tapi kita sangat berharap ada kunker komisi terkait, karena ini dampak dari kebijakan pemerintah pusat kepada daerah,” tandasnya. (ita/rus)