Ical tak Ingin Bubarkan KP3S dan Tim Pro

MAKASSAR, BKM– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal tidak ingin jauh mencampuri tugas dan fungsi dua lembaga di Pemerintah Kota Makassar. Dua lembaga adalah Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) dan juga Tim Percepatan Program (Timpro).
Menurut Ical sapaan akrabnya, meskipun dua lembaga bentukan dari Wali Kota Makassar non aktif Moh Ramdhan Pomanto memiliki tugas dan fungsi yang tidak jelas. Namun tetap dirinya tidak ingin membubarkan dua lembaga tersebut.
“Kalau tugas dan fungsinya coba tanya langsung pak Danny karena beliau yang bentuk. Dan dua lembaga ini tidak dihapus ji ataukah dilibatkan. Karena masing-masing pasti punya mi juga fungsi teknisnya,” sebut Ical, akhir pekan lalu.
Ia menambahkan, dua lembaga ini sebaiknya untuk turun melakukan percepatan program di masing-masing SKPD teknis. Hanya saya tidak boleh secara bergantungan.
“Tidak ada ji masalah kalau mau melakukan percepatan program, asal jangan bergantungan karena ada SKPD teknis nya juga,” singkatnya.
Sehari sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar kembali mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk membubarkan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar dan memberdayakan kerja Tim Program (Timpro).
Hal ini disampaikan anggota DPRD Makassar, Andi Pahlevi. Ia menilai kedua lembaga ini selama ini belum menunjukkan kerja-kerja maksimal dalam membantu kerja-kerja Pemkot Makassar. Terlebih lagi, KP3S hingga saat ini tidak mendapatkan anggaran.
“Memang perlu ada evaluasi kerja terhadap lembaga ini utamanya KP3S, kalau memang tidak ada sama sekali program dan kerjanya mending ditidakan saja. Apalagi dua tahun belakangan ini tidak lagi dianggarkan untuk lembaga tersebut,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Gerindra ini juga menyatakan lembaga KP3S sangat bagus tetapi harus diberi peran yang lebih strategis. Begitupun Tim Pro perlu memaksimalkan perannya di masyarakat.
“Kalau saya KP3S ini harus lebih difungsikan dan diberi peran lebih dalam pembangunan strategis di Kota Makassar. Tim pro PP MTR sudah berjalan tapi harus lebih dimaksimalkan supaya terasa kinerja di masyarakat,” ucapnya.
Bakan hanya itu, Legislator Nasuonal Demokrat (Nasdem), Rudianto Lallo menyatakan, tim pendamping ini tidak lebih baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada sekarang. apalagi tidak ada hasil kerja yang terlihat.
“Kalau Tim Pro ini sepengetahuan saya masih kerja, hanya memang tidak maksimal. Yang masih bersoal tim KP3S, Kenapa mesti ada tim pendamping?,” katanya.
Artinya, jika keadaan komisi ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin dan tidak jelas substansinya menjadi lembaga apa, mendingan dibubarkan saja, tugas KP3S seolah-olah tidak dianggap. “Jadi daripada tidak jelas seperti ini mending dibubarkan saja,” ucapnya. (arf)