TAKALAR, BKM–Meski pemerintahan Syamsari Kitta – H Achmad Se’ re telah menempuh berbagai perbaikan tata laksana penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebagai upaya untuk mencapai target opini wajar tanpa pengecualian, namun harapan meraih opini WTP tahun 2019 mendatang nampaknya akan bertepuk sebelah tangan.
” Masih ada beberapa organisasi perangkat daerah, penggunaan keuangannya belum bisa dipertanggung jawabkan sehingga dengan demikian telah menjadi temuan bagi Inspektorat Takalar.” Kata salah seorang pejabat Inspektorat Takalar minta namanya tidak ditulis, Senin (12/3).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan sejumlah OPD yang terbilang amburadul penggunaan keuangannya di Tahun 2017, Yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) sebesar Rp1, 2 M dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kurang lebih Rp100 Juta.
Kepala BPKD Kabupaten Takalar, H Saripuddin Tangnga yang dikonfirmasi perihal temuan Inspektorat atas adanya penggunaan dana dibeberapa OPD tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pimpinan OPD mengatakan, temuan Inspektorat tersebut telah dirapatkan melalui Majelis tuntutan ganti rugi (MTGR).
“Memang ada temuan Inspektorat terkait penggunaan dana APBD yang belum diketahui secara deteil penggunaannya oleh beberapa OPD, nanti dilihat hasil MTGR,” Kata Saripuddin Tangnga. (ari Irawan)