MAKASSAR, BKM — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah menggodok nama pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang akan mengakhiri masa jabatannya. Salah satu nama yang menguat dan digadang-gadang adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri Sony Sumarsono.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan, Sulsel merupakan provinsi terbaik yang selalu menjadi banchmarking atau patokan dalam segala hal bagi provinsi lain. Jadi, siapapun yang dipilih sebagai pelaksana tugas haruslah pejabat terbaik yang dimiliki bangsa ini.
Diapun percaya pada Menteri Dalam Negeri, siapapun yang dipilih menjadi plt, merupakan orang yang punya kapasitas, teruji, dan berpengalaman.
“Mau dirjen atau siapapun yang akan ditempatkan di sini, pasti orang pilihan yang sudah teruji dan berpengalaman,” ujarnya, kemarin.
Diapun berharap plt penggantinya nanti mampu menyukseskan pilkada serentak di Sulsel.
Dihubungi terpisah, anggota DPRD Sulsel dari Komisi A Sri Rahmi menjelaskan, penunjukan Plt Gubernur Sulsel merupakan kewenangan Kemendagri. Tentunya yang akan dipilih adalah pejabat senior dengan eselon tertinggi yang paham dan punya pengalaman dalam tugas-tugas pemerintahan.
Namun, harapan Sri Rahmi, pelaksana tugas yang akan bertugas nanti memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan bisa bekerja sama dengan DPRD Sulsel. Selain itu, ditekankan agar pelaksana tugas gubernur nanti harus bisa melanjutkan agenda tertunda yang belum sempat dituntaskan Syahrul Yasin Limpo saat menjabat sebagai gubernur.
Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla menjelaskan ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang pelaksana tugas dalam melanjutkan tugas-tugas Syahrul sebagai gubernur.
“Paling tidak seorang pelaksana tugas harus punya pengalaman sebagai pelaksana tugas. Nama Sony Sumarsono saya kira cukup teruji,” ungkap Adi Suryadi, Senin (19/3).
Dia melanjutkan, Sony Sumarsono sudah teruji di pilkada DKI Jakarta. Dia berhasil mengantar proses pilkada DKI dengan baik.
“Meskipun KPU sebagai penyelenggara, namun tanggung jawab secara keseluruhan berada di pundak gubernur,” ungkap Ady.
Lebih jauh dikatakan, plt yang dipilih juga harus bisa menjaga netralitas ASN. Karena salah satu persoalan serius dalam pilkada adalah keberpihakan ASN.
Pelaku pelayanan publik tidak boleh memihak. Harus bersikap netral dan imparsial.
Dia juga harus membuktikan, walaupun Sulsel masuk zona merah, namun pilkada harus tetap berjalan lancar seperti pilkada-pilkada sebelumnya. (rhm/rus)
Plt Gubernur Sulsel Harus yang Terbaik
