TAKALAR, BKM–Saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggelar sosialisasi tentang pelaporan LHKPN di ruang pola kantor Bupati Takalar bersama sejumlah steakholder yang ada, puluhan mahasiswa mengatasnamakan pelajar mahasiswa Indonesia (APMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati.
” Seharusnya KPK melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, bukan hanya sosialisasi saja tentang LHKPN. Saat ini banyak pejabat yang terindikasi mengeruk keuntungan dari jalannya APBD,” kata Anas Fahresa, jendral lapangan APMI, Kamis (22/3).
Selain berorasi meminta KPK mengevaluasi kinerja pemkab Takalar atas penggunaan anggaran keuangan, APMI meminta KPK berkonsentrasi diKabupaten Takalar memberantas sejumlah tindak pidana korupsi yang marak terjadi akhir akhir ini.
” KPK harus mengaudit sesegera mungkin dugaan tipikor yang melibatkan pimpinan OPD dan pejabat BUMN yang diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum,” Pungkas Anas. (ari Irawan)