MAKASSAR, BKM — Politik cukong diyakini kuat terjadi di Pilkada Sulawesi Selatan, baik Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel maupun Pemilihan bupati/wali kota.
Politik cukong, yakni adanya kandidat yang diutus maju dalam pilkada dinilai sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.
Karena, yang terjadi adalah adanya perebutan pasar. Saat menang, terjadi kaplingan tertentu, sehingga yang dirugikan adalah rakyat.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Prof Qasim Mathar, mengungkapkan hal itu saat dihubungi per telepon di Makassar, Selasa (27/3/2018).
“Apa yang kita lihat ini adalah adanya pertarungan politik yang akhirnya nanti akan terjadi pertanggungan politik. Nah bisa saja sebelum ini memang terjadi politik cukong. Bisa saja ada calon yang dititip untuk perebutan wilayah pasar. Karena, biasanya yang maju calon itu adalah wayang pemain politik, dan di belakangnya adalah dalang ekonom. Jadi, saya menilainya memang ada pertarungan politik yang di belakangnya sedang berebut pasar,” ungkap Prof Qashim.
Dia menambahkan, seolah-olah memang yang tampak adalah pertarungan politik, padahal sebenarnya terjadi perebutan pasar dari dalang yang berada di belakang kandidat.
“Saya tidak menyebut nama. Tapi ini bisa saja terjadi. Di beberapa pertemuan selalu saya katakan pemain politik biasanya memerankan peran sesuai pesanan dalang yang berada di belakangnya,” katanya.
Dia lalu menyebutkan bahwa di pilkada Kota Makassar dan pilkada kabupaten juga besar potensi terjadi seperti itu.
“Yang saya ingatkan ini bahaya bagi kelangsungan demokrasi. Salah satu bahayanya karena demokrasi akan ditentukan oleh pemilik modal. Dan anda tahu sendiri kandidat yang bermain itu biasanya dibantu pemilik modal. Harus diketahui pula, umumnya pilkada dimenangkan oleh kandidat yang punya modal besar,” katanya. (*)