Program Daerah Tak Boleh Tumpang Tindih

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) atau Pra Musrenbang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 26-27 Maret di Hotel Clarion.
Rakortek ini menjadi wadah untuk melakukan sinkronisasi antara program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten-kota. Sehingga saat Musrenbang nanti tinggal diambil keputusan program daerah yang akan dibiayai provinsi dan diusulkan ke pusat.
Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman mengatakan, dalam rapat ini juga dibahas hasil Musrenbang yang telah digelar kabupaten-kota. Tujuan utamanya adalah melakukan integrasi antara program yang ada di OPD kabupaten-kota dengan OPD teknis di lingkup Pemprov Sulsel.
“Dari bawah ke atas harus sinkronisasi, tidak boleh ada yang jalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih dan bahkan ada bagian yang bisa tak terurus. Sementara ini kita lakukan verifikasi melalui OPD masing-masing,” katanya usai membuka Rakortek.
Jufri melanjutkan hasil Musrenbang ini akan dimuat dalam RKPD tahun 2019. Di mana saat itu, Pemprov Sulsel dipastikan akan dipimpin oleh gubernur baru hasil Pilkada 2018.
Hal ini tentunya akan berdampak pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. RPJMD ini sendiri akan disusun oleh Kepala daerah terpilih paling lambat enam Bulan setelah dilantik.
Terkait hal ini, Jufri menyebutkan jika RKPD Pemprov Sulsel tahun 2019 tak akan terlalu terpengaruh dengan RPJMD yang baru. Pasalnya RPJMD 2019-2024 tetap harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.
“RPJMD itu mengacu pada RPJP serta memperhatikan visi misi kepala daerah terpilih. Jadi membuat RPJMD seperti membuat kamar dalam rumah harus sesuai aturan yang ada,” jelasnya.
Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem meminta Pemprov Sulsel harus memperhatikan usulan program dari kabupaten-kota. Terlebih jika program tersebut merupakan kewenangan provinsi.
“Pemerintahan itu satu kesatuan tak boleh terkotak-kotak. Tidak tergantung pemimpinnya, semua program yang sudah ada harus dijalankan,” tambahnya.
Untuk Musrenbang tingkat Provinsi Sulsel akan digelar Rabu, 28 Maret. Direncanakan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan hadir dalam Musrenbang terakhir Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. (rhm)