MAKALE, BKM — DPRD Tator menunggu penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Toraja Nicodemus Biringkanae. Hingga memasuki bulan April 2018, LKPJ Bupati tak kunjung diterima dewan.
Anggota DPRD Tator Luther S Patasik kepada BKM Rabu (28/3) mengatakan jika LKPJ sudah diserahkan maka dewan akan melakukan pembahasan pada masa sidang pertama.
Idealnya kata dia LKPJ masa sidang pertama terhitung Januari-Aril 2018 tapi hingga akhir Maret 2018 LKPJ bupati belum dibahas.
Padahal sesuai aturan LKPJ bupati paling lambat 30 hari setelah habis tahun anggaran.
”Normalnya LKPJ 2017 Bupati sudah diserahkan 30 Maret 2018 lalu,” jelasnya.
Menurut Luther, bila LKPJ Bupati Nico diserahkan bulan April 2018, tentu sangat merepotkan anggota dewan. Apalagi tiga Ranperda inisiatif dewan seperti Paud, kawasan bebas rokok, adat dan budaya juga baru akan bibahas di masa sidang dua dari Mei-Agustus 2018. (gus/C).
Dewan Tunggu LKPJ Bupati
