Tiga OPD Minim Realisasi Anggarannya

MAKASSAR, BKM– Draf Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun anggaran 2017 masih menemukan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang minim realisasi anggarannya atau dibawah 50 persen.
Hal tersebut diketahui saat Plt Wali Kota Makassar, Syamsul Rizal membacakan draf tersebut di ruang Paripurna, lantai III DPRD Makassar, Senin (9/4).
Tiga OPD yang minim realisasi anggarannya yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Makassar yang mendapatkan anggaran sebesar Rp33,2 miliar, realisasi sebesar Rp18,3 miliar atau 55 persen, Dinas Pertanahan kota Makassar mendapatkan anggaran sebesar Rp23,3 miliar dan realisasi sebesar Rp8 miliar atau 34 persen serta Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar yaitu program pengelolaan ruang laut dengan jumlah anggaran Rp7,82 miliar dan terealisasi baru sebesar Rp924 Juta atau 12 persen.
Menurut Syamsul Rizal, anggaran BPBD realisasinya kecil disebabkan anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga program utama diantaranya tingkat penanganan kejadian bencana yang terjadi pada tahu 2017 lalu sehingga program penangannya yang lain tidak berjalan.
“Kalau untuk pertanahan, pelaksanaan urusan pertanahan memang masih menemui beberapa kendala. Utamanya pada indentifikasi kepemilikan lahan yang sering kali tumpang tindih atau kepemilikan ganda,” jelas Deng Ical sapaan akrabnya.
Sehingga, jelas Ical, koordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Makassar menjadi penting sebagai tindak lanjut atas kendala-kendala yang ditemui menginggat program utama adalah sertifikasi tanah pemda sejumlah 18 bidang tanah dan penyelesaian 10 kasus tanah pemda dari 10 laporan masyarakat.
Bukan hanya itu, tambah Ical, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar diperkirakan berada dikisaran 8 persen atau lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7 persen. sementara itu jumlah uang yang beredar atas dasar harga berlaku sebesar Rp127 triliun atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp114 triliun.
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar (APBD) terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2016 pendapatan daerah
ditargetkan sebesar Rp3,22 triliun dan terealisasi Rp 2,95 triliun atau sebesar 91,64 persen.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Haslinda Wahab, mengatakan, secara keseluruhan Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Makassar tersebut selanjutnya akan dibahas dalam pansus tiap fraksi, yang nantinya laporan itu akan dikritisi atas penilaian kinerja OPD.
“Kami belum bisa menyampaikan hasil pandangan kami terkait LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2017, lantaran akan dibahas dan dievaluasi dulu di komisi. Kemudian akan digabungkan dengan pandangan komisi lainnya, yang kemudian diteruskan ke pansus untuk memutuskan apakah LKPJ tersebut diterima atau tidak,” singkat legislator asal Fraksi PKS ini.(ita)