Dewan Duga Banyak Realisasi Anggaran OPD Bermasalah

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar bakal keluarkan rekomendasi ke Pemerintah Kota Makassar. Rekomendasi tersebut mempersoalkan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga bermasalah realisasi anggarannya.
Apalagi, terkait hal itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar dari tahun ke tahun masih di bawah 90 persen.
Hal ini disampaikan Legislator Fraksi PAN Makassar, Zaenal Betta. Ia menambahkan, pihaknya kecewa dengan OPD di lingkup pemerintah kota sebab setiap tahun laporan LKPJ Wali Kota Makassar tidak ada perubahan bahkan presentasi kenaikannya hanya 5-10 persen. Begitupun yang dijabarkan kalau ada sebanyak 16 OPD yang masih minim realisasi anggarannya.
“Coba kita buka laporannya, setiap tahun pasti tidak jauh beda, beda tipis ji. Padahal, tinggal setahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota tapi realisasinya masih di bawah 90 persen bahkan masih ada yang 50 persen sampai 80 persen saja,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Rabu (11/4).
Lanjut Zaenal Betta, bahwa pemberian rekomendasi ke OPD ini akan diusulkan panitia khusus (Pansus) lantaran banyaknya serapan anggaran OPD masih di bawah 90 persen. seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan baru 88 persen, Dinas Kesehatan sebesar 89 persen, Dinas Pekerjaan Umum 84 persen, Badan Penangulangan Bencana daerah sebesar 55 persen dan Dinas tata ruang dan bangunan sebesar 73 persen.
Begitupun Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh sebesar 78 persen, Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 87 persen, Dinas Pertanahan sebesar 34 persen, Dinas Lingkungan Hidup 85 persen, Dinas Perhubungan 81 persen, Dinas Komunikasi dan Informasi 89 persen, Dinas Perpustakaan 89 persen, Bapenda kota Makassar sebesar 77 persen, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 62 persen, Sekertariat DPRD Makassar sebesar 84 persen dan 15 kecamatan realisasinya baru mencapai 84 persen.
“Kita sudah rekomendasikan itu tahun kemarin, karena kita persoalkan itu. Tahun ini seharusnya serapannya di atas 90 persen semua, masa kita harus keluarkan lagi rekomendasi SKPD dibawah 90 persen,” bebernya.
Selain itu, ia juga membeberkan salah satu anggaran yang seharusnya terealisasi malah menjadi Silpa seperti prevelensi gizi buruk yang berhasil hanya sekian persen dari 2,06 persen, begitupun anak jalan yang ditertibkan dan direhabilitasi sebanyak 352 orang tersebut turun lagi ke jalan. penanganan drainase yang berkurang hanya lima titik.
“Sangat tidak masuk akal, dari tahun lalu yang diatasi hanya lima titik genangan padahal kalau kita mau hitung-hitung banyak sekali. PU ini hanya terealisasi 84 dari semua programnya kita akan evaluasi semua ini kinerja SKPD,” ucapnya.
Begitupun yang dikatakan, anggota DPRD Makassar, Amar Bustanul. Amar juga mempertanyakan ke Bappeda perihal realisasi seluruh anggaran LKPJ Wali Kota. Sebab yang dijabarkan hanya indikator kinerja hasil pembangunan sedangkan yang tidak terserap tidak dapat dinarasikan di dalam laporan. “Iya sulit kita ketahui alasan mereka kenapa tidak terealissi di LKPJ nya tidak ada penjelasannya,” ujarnya.(ita)