SINJAI, BKM — Sosialisasi tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Sinjai mendapat apresiasi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai, Adi Noer.
Pasalnya, Dinkes Sinjai dibawa kepemimpinan Andi Suryanto Asapa ini merupakan dinas yang pertama melakukan kegiatan tersebut.
Acara tersebut berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Sinjai, Kamis (12/4/2018) itu dihadiri pengawai lingkup Dinas Kesehatan diwilayah kerja Bumi Panrita Kitta julukan daerah Kabupaten Sinjai.
Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Andi Suryanto berujar, sosialisasi TP4D ini dilaksanakan sebagai bentuk tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Sinjai serta perintah Pelakasana Tugas (Plt) Bupati untuk segera dilaksanakan ditingkat OPD.
“Karena itu kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governant dan Clean Government, serta bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran di dinas kesehatan,” kata saudara kandung mantan Bupati Sinjai dua periode tersebut.
Dr Dedet sapaan karib Andi Suryanto menerangkan bahwa, Dinas Kesehatan adalah pelayan masyarakat yang segala sesuatunya menggunakan uang rakyat.
“Jadi dengan adanya TP4D ini segala yang kita lakukan tepat sasaran demi meningkatkan pelayanan untuk masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Kejari Sinjai Noer adi, mengapresiasi langkah Dinkes Sinjai untuk sigap melaksanakan sosialisasi ini.
Terbentuknya, TP4D kata Adi, untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif.
Dia mengungkap, serapan yang sangat rendah karena banyak pejabat mengalami kekwatiran dan ketakutan merasa saat diberi kepercayaan dan amanah mereka takut berproses hukum sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.
Karenanya, ia juga berharap sosialisasi ini dapat menjadi wadah koordinasi dan pengetahuan yang kedepan dapat meminimalisir kebocoran keuangan dan penyelewengan keuangan Daerah oleh OPD serta untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintah.
“Jadi TP4D ini lebih fokus kepada pencegahan dini. TP4D ini juga dimaksudkan untuk melakukan pendampingan terhadap proses penyerapan anggaran,” ujarnya.
Lebih jauh Adi menjelaskan, melalui Tim TP4D akan memberikan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya persuasif dan preventif.
Selain itu, juga memberikan penerangan hukum di lingkup instansi pemerintah mulai dari aspek perencanaan, pengadaan barang/jasa, pengawasan pekerjaan dan perijinan agar berjalan secara tertib administrasi dan pengelolaan keuangan.
“Hal ini akan memberikan pengamanan kepada aparatur negara dalam melaksanakan program-program kegiatan sehingga mendorong mengoptimalkan penyerapan anggaran pembangunan,” pungkasnya.