MAMUJU, BKM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, resmi kukuhkan Satuan Tugas Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Barat (Satgas FPPA Sulbar) untuk kesejahteraan perempuan dan anak.
Bersama anggota DPR RI Komisi VIII dan rombongan, Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hj Amalia Fitri Aras, Wakil Bupati Mamuju, H Irwan SP Pababari, Kapolda Sulbar, Danrem 142/Tatag, Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, Kepala Kantor Imigrasi Sulbar, Teguh Setiadi, Kakanwil Kementerian Agama Sulbar, Muhidin, para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, para anggota Forkopimda Kabupaten Mamuju, para aktivis pemerhati perempuan dan anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Jumat (13/4).
Melalui pengurus Satgas FPPA Sulbar yang dikukuhkan pada 13 April 2018 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor:188.4/677/SULBAR/IX/2017, sebagai perpanjangan tangan dari Menteri PPPA RI untuk mensosialisasikan tiga program unggulan, di antaranya akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi ketidakadilan bagi kaum perempuan. Pada sambutannya, Yohana berharap kepada pemerintah daerah untuk membangun kebersamaan dan komitmen untuk melihat perempuan dan anak. Sesuai UUD 32 tahun 2002 tentang pemerintah daerah yang lama, masuk dalam peringkat ke 19. Dengan naiknya dari 19 ke 2, menunjukkan bahwa perempuan dan anak itu sangat penting untuk diperhatikan.
Ditambahkan, pilar perempuan dan anak dianggap pilar yang menyelamatkan satu bangsa, perempuanlah yang menyelamatkan Sulbar dan anak-anaklah yang menyelamatkan masa depan Sulbar. Apalagi, Indonesia dipilih jadi 1 dari 10 negara besar di dunia oleh PBB. (ala/mir/c)
Menteri Kukuhkan Satgas FPPA Sulbar
