Syamsu Niang Akui Program KPM Entaskan Kemiskinan

MAKASSAR, BKM–Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat menegaskan pemerintah menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai episentrum program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga sistem penyelenggaraan PKH harus diperkuat.
“Keberadaan SDM Pelaksana PKH saat ini mencapai sekitar 40.000 orang mesti memiliki peran yang strategis. Tunjukkan kerja keras, jaga nama baik program dan institusi,” kata Harry disela-sela pembukaan kegiatan Bimbingan Pemantapan (bimtap) SDM PKH di Kota Makassar, akhir pekan lalu.
Selain itu, Harry juga mengajak para pendamping untuk bekerjasama dan saling sinergi. “Dalam upaya perubahan perilaku KPM, silakan bersinergi dengan pekerja sosial supervisor agar pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat terjaga kualitasnya,” tutur Harry.
Harry juga menantang para pendamping untuk mampu meningkatkan taraf kesejahteraam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampingannya. “Tekadkan hati agar dalam waktu secepatnya KPM dampingan Anda segera keluar dari kemiskinan,” tantang Harry disambut gemuruh 342 peserta bimtap PKH dari 23 kab/kota se Sulawesi Selatan.
Ditambahkan pula, anggota komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, mengatakan, pengentasan kemiskinan dapat tercapai dengan cepat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). “Ini bukan isapan jempol, Bank Dunia dan BPS sudah merilis efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia,” ungkap Samsu Niang.
Syamsu Niang juga menambahkan, pada sektor pengentasan kemiskinan pemerintah telah melakukan akselerasi besar dengan penambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Jika tahun 2016 jumlah KPM PKH masih 3,5 keluarga, maka pada 2017 menjadi 6 juta keluarga. Dan pada tahun 2018 ini KPM PKH telah mencapai 10 juta keluarga,” seru Samsu Niang.
Samsu Niang juga berpesan agar pendamping dan administrator database PKH yang direkrut kali ini mampu menunjukkan kinerja yang baik. Agar komisi VIII DPR RI akan mendukung penuh upaya pemerintah memfasilitasi keperluan pekerjaan tersebut. (ucu)