MAKASSAR, BKM –Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai dicairkan. Namun, pencairan belum sepenuhnya dirasakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.
Tercatat, untuk tahap pertama, tiga OPD sudah menikmati TPP yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sesuai janji sebelumnya, TPP akan dirapel sekaligus empat bulan, mulai Januari hingga April.
Kepala BPKD Sulsel Andi Arwin Azis membenarkan jika TPP sudah mulai dicairkan.
“Iya betul sudah cair dan seharusnya semua OPD juga sudah cair karena dikerjakan masing-masing instansi, ” ungkap lelaki yang saat ini menjabat Pj Wali Kota Palopo.
Menurut Arwin, untuk TPP saat ini, masih disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sehingga pembayarannya masih di kisaran 30 persen dari yang seharusnya diberikan, sesuai arahan KPK.
Namun, ada beberapa OPD, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang mendapatkan tambahan TPP.
OPD yang dimaksud adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tambahan TPP juga berlaku untum Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Staf Ahli, dan sekretariat mulai Kepala Biro, eselon III, eselon IV. Hasil hitung-hitungan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, untuk Sekretaris Daerah tambahan TPPnya senilai Rp6 Juta, Asisten dan Kepala Dinas Rp5 Juta, Staf ahli Rp3 Juta, Kepala Biro Rp2 juta, eselon III Rp1,5 juta, dan eselon IV Rp1 juta. Tambahan itu berlaku untuk sekretariat dan biro.Sementara untuk lingkup Inspektorat Bappeda BPKD, Bapenda, BKD, dan DPMPTSP, tambahan TPP berdasarkan eselonisasinya. Untuk eselon II Rp5 juta, Eselon III Rp4 juta, dan eselon IV Rp3 juta. Sementara pelaksana golongan IV, III, II, dan masing-masing Rp2 juta.
Namun, tambahan TPP yang diberikan ke sejumlah OPD dengan pertimbangan beban kerja, menimbulkan kecemburuan di sejumlah OPD.
Salah seorang ASN lingkup Pemprov Sulsel yang enggan disebut namanya mengatakan seharusnya tidak ada perbedaan pemberian TPP kepada seluruh OPD. Pasalnya, beban kerja yang sangat besar hampir sama dirasakan seluruh ASN.
“Kenapa mesti dibeda-bedakan TPPnya. Sama-sama kerja, beban kerjapun kami cukup berat, ” ungkapnya.
Diapun menyayangkan karena pencairan TPP ini tidak serentak dilakukan di seluruh OPD. Padahal, seluruh ASN saat ini persoalannya sama yakni finansial. Karena sejak Januari hingga saat ini, seluruh tunjangan yang seharusnya diterima belum cair. Akibatnya, banyak ASN yang terpaksa mencari pinjaman atau kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Bayangkan kalau selama ini hanya gaji pokok saja yang kami terima, ” pungkasnya.
Pencairan TPP juga dibenarkan Kepala BKD Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo.
“Iya, BKD sudah cair TPP-nya, ” singkatnya. (rhm)