ASN Takut Jadi PPK, Realisasi Anggaran Pemprov Rendah

MAKASSAR, BKM — Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2018, digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (26/4).
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono, menginstruksikan percepatan realisasi anggaran, baik di tingkat Satuan Kerja (Satker) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Lakukan percepatan, tidak usah tunggu gubernur baru, wali kota, atau bupati baru,” tegas Soni saat memimpin rapat.
Soni mendorong percepatan realisasi penyerapan anggaran tersebut, mengingat masih rendahnya realisasi anggaran Sulsel pada triwulan I 2018. Secara total realisasi keuangan APBD Sulsel baru mencapai 12,08 persen, dari target realisasi 15 persen. APBD Sulsel 2018 tercatat mencapai Rp9,62 triliun. Ini berarti serapan anggaran baru pada kisaran Rp1,16 triliun.
Sementara realisasi penyerapan APBN oleh instansi vertikal mencapai 13,75 persen. Bahkan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sulsel bahkan sama sekali belum terealisasi atau 0 persen.
Dalam rapat ini, terungkap dua hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Pertama, adanya ketakutan ASN untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek. Kedua, lambatnya aturan petunjuk teknis dari kementerian pusat.
“Masalah ketakutan menjadi PPK ini saya temui tidak hanya di Sulsel, tetapi juga di daerah lain, meski di Sulsel ini tidak signifikan. Karena itu akan dilakukan pendampingan dan bimtek agar ASN paham dan tidak ada ketakutan lagi,” tutur Soni yang juga Dirjen Otoda Kemendagri ini.
Sementara terkait juknis, ia mengatakan memang ada perbedaan waktu penetapan dari masing-masing kementerian. Dalam rapat ini, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo bahkan melaporkan jika juknis terkait DAK pendidikan belum ada hingga saat ini.
Ia menambahkan, secara umum penyerapan anggaran di Sulsel masih cukup baik, meski terdapat kekurangan sekitar tiga persen dari target yang ditetapkan.
Ke depan, ia mengatakan perencanaan penganggaran dan koordinasi akan terus diperbaiki. Bukan hanya untuk mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan efektifitas penggunaan anggaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman menjelaskan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan laporan aplikasi e-monev, program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh 59 perangkat daerah yang dibiayai APBD provinsi sebesar Rp9,62 trilliun lebih. Hingga triwulan I TA 2018, secara kumulatif realisasi keuangan mencapai Rp1,16 trilliun atau 12,08 persen dan realiasi fisik 12,60 persen.
Beberapa OPD dengan capaian kinerja kegiatan masih rendah, sehingga mempengaruhi capaian kinerja kegiatan APBD secara keseluruhan. Yakni UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri dengan jumlah dana sebesar Rp7,51 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masih 0,00 persen.
Hal yang sama terjadi UPTD Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika dengan jumlah dana sebesar Rp 7,71 miliar lebih. Demikian pula di UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, dengan jumlah dana sebesar Rp. 2,31 miliar lebih.
Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, dengan jumlah dana sebesar Rp33,20 miliar lebih. Serta Dinas Perkebunan dengan jumlah dana Rp58,22 miliar lebih.
Terkait dengan rendahnya daya serap lingkup urusan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel dr Rachmat Latif menjelaskan, hal itu disebabkan karut marutnya dalam penunjukkan KPA. Di satu sisi untuk alasan efektifitas penyelenggaraan kegiatan di UPTD, seharusnya yang menjadi KPA adalah kepala UPTD yang bersangkutan. Sesdangkan menurut kepala Dinas Kesehatan, UPTD akan ditunjuk KPA dari pejabat Dinas Kesehatan.
Selanjutnya, khusus berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK fisik TA 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp395 miliar lebih yang dikelola oleh 12 OPD, hingga saat ini realisasi fisik dan keuangan masih 0,00 persen. Menurut laporan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Biro Pembangunan, bahwa kegiatan dari DAK fisik hingga saat ini belum ada proses administrasi dan tender.
Sementara program dan kegiatan yang dibiayai APBN/PHLN oleh 47 kementerian/lembaga sebesar Rp20,18 triliun lebih, dengan realisasi sampai triwulan I secara kumulatif sebesar Rp2,77 triliun atau 13,75 persen. Sedangkan realisasi fisik 19,45 persen.
Adapun penyebab masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan, dikarenakan keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan dan proses penyelesaian di internal satuan kerja. Seperti pada satuan kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. (rhm/rus)