Mau Jadi PNS, Honorer K2 Harus Tetap Ikut Tes

MAKASSAR, BKM– Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Asman Abnur dan Komisi II DPR RI kembali beda pendapat. Penyebabnya adalah masalah pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari honorer kategori (K2).
Usai menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur di Hotel Clarion, Kamis (3/5). Asman menegaskan penerimaan ASN/PNS tahun ini hanya bisa dilakukan melalui jalur umum atau tes.
“Yang bisa saya pastikan tahun ini ada pengangkatan ASN melalui tes, karena undang-undang sekarang tidak membolehkan lagi pengangkatan ASN tanpa tes. Kalau ada pegawai sudah bekerja 3 atau 5 tahun dan mau jadi PNS silahkan ikut tes, ada persyaratan dan prosedurnya,” katanya.
Menurut politisi Partai PAN ini, orang yang ingin menjadi PNS adalah mereka yang mau belajar dan bekerja secara profesional. Serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi atau pemerintah daerah.
Terkait honorer tenaga pendidik atau guru yang meminta untuk diprioritaskan dalam pengangkatan ASN, Asman menyebutkan sejauh ini belum memiliki data. “Mana daftar honorernya, itu ada di daerah,” jelasnya.
Dalam acara tersebut, Menpan RB meminta setiap daerah untuk mengusulkan formasi CPNS sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta memikirkan jenjang karier pegawai.
Dirinya berharap tak ada lagi pengangkatan pejabat atau pimpinan OPD karena memiliki kedekatan dengan Gubernur atau kepala daerah. Atau pejabat yang dinonjobkan akibat tidak mendukung kepala daerah.
“Siapapun pejabat politik, yang namanya birokrasi siap bekerja secara profesional. Kedepan kita akan berlakunya zona integritas di semua instansi, termasuk TPP harus sesuai dengan outcome bukan hanya absen,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, Azikin Solthan menyebutkan pihaknya akan memperjuangkan pengangkatan honorer K2 menjadi ASN. Termasuk melakukan perubahan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
“Sekarang sudah masuk di Baleg (Badan Legislasi). DPR akan tetap perjuangkan honorer K2, data honorer K2 akan jadi bank data. Kita berharap mereka menjadi prioritas terutama guru dan tenaga medis,” katanya, saat melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur, Rabu (2/5).
Mantan bupati Bantaeng ini menyebutkan tahun lalu ada sekitar 100 ribu PNS yang pensiun. Ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengangkat PNS, terutama guru dan tenaga medis dari kalangan honorer K2.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo mengatakan pihaknya sudah mengusulkan formasi CPNS yang dibutuhkan oleh Pemprov Sulsel. “Kita tunggu saja bagaimana keputusan dari Kementerian,” pungkasnya.
Terkait honorer K2, dirinya juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Berdasarkan data K2 di Pemprov Sulsel 851 orang, Makassar 1.632, Barru 292, Parepare 531, Pinrang 99, Sidrap 599, Toraja Utara 428, Luwu 5.522, Palopo 2.638, Luwu Utara 1.534, Luwu Timur 488, Soppeng 258, Wajo 1.571, Selayar 865, Bone 1.426, Bantaeng 678, Sinjai 472 dan Maros 1.839. (rhm)